Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Forum Masyarakat Katolik Imbau Selesaikan Masalah Tanpa Kekerasan

Kompas.com - 30/09/2019, 19:49 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI) mengimbau seluruh elemen masyarakat mengoptimalkan ruang dialog terkait berbagai permasalahan yang ada di Indonesia.

"Menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar ruang-ruang dialog lebih dioptimalkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dalam mencari solusi terbaik," kata Sekretaris Nasional FMKI Yulius Setiarto melalui keterangan tertulis, Senin (30/9/2019).

Yulis mengatakan, sebagai negara hukum, sudah selayaknya perbedaan pendapat diselesaikan dengan cara-cara yang beradab melalui jalur konstitusional yang telah disepakati dalam sistem demokrasi.

Baca juga: Pakar: Polisi yang Lakukan Kekerasan Terhadap Wartawan Harus Diproses Pidana

Oleh karenanya, aksi kekerasan menjadi tidak relevan.

FMKI bersama sejumlah ormas Katolik pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghindari dan tidak mudah terprovokasi atau percaya pada berita-berita bohong, ujaran kebencian dan fitnah yang belum tentu kebenarannya.

Publik juga diminta mewaspadai situasi benturan antar sesama anak bangsa.

"Kepada TNI dan Polri, melihat beberapa fakta kejadian. Kami berharap dan menekankan agar tetap mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam menangani aksi-aksi unjuk rasa yang terjadi," ujar Yulius.

Selain FMKI, organisasi masyarakat Katolik yang turut menyatakan sikap antara lain, Presidium Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Pimpinan Pusat Pemuda Katolik (PP Pemuda Katolik), dan Dewan Pengurus Pusat Wanita Katolik RI (DPP WKRI).

Baca juga: Polri Dituntut Proses Hukum Polisi yang Lakukan Kekerasan Saat Demo di Sekitar Senayan

Diberitakan sebelumnya, demonstrasi yang digelar di sejumlah kota di Indonesia berakhir ricuh.

Massa yang menolak Undang-undang KPK hasil revisi, Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) dan sejumlah rancangan Undang-undang (RUU) lainnya bentrok dengan aparat keamanan.

Bahkan, aksi demonstrasi mahasiswa di Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Kamis (26/9/2019), menelan korban jiwa. 

 

Kompas TV DPR sepakat menunda pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Kesepakatan diambil dalam rapat paripurna ke-12, Senin (30/9/19). Sebelum gelar rapat paripurna, DPR gelar rapat bamus bersama pimpinan fraksi dan komisi. Seluruh unsur setujui usulan penundaaan pengesahan sejumlah RUU. Selain RKUHP, keempat RUU yang juga ditunda, yakni RUU pertanahan, RUU Minerba, RUU Perkoperasian, dan RUU Pengawasan Obat dan Makanan. Pembahasan kelima RUU akan dilanjutkan pada periode 2019-2024. #RUUKUHP #RKUHP #RUUKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup, Kaesang: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com