Kuasa Hukum Pertanyakan Urgensi Penahanan Imam Nahrawi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Soesilo Aribowo, mempertanyakan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi menahan kliennya per Jumat (27/9/2019) hari ini.

Soesilo berpendapat, Imam tidak mungkin kabur dan mengulangi perbuatannya sehingga ia menilai tidak ada urgensi bagi KPK untuk menahannya.

"Pak Imam Nahrawi sebetulnya kan sudah mengundurkan diri dari Menteri Olahraga tentunya kekhawatiran melarikan diri dan dia sekarang sudah tidak, disuruh, dicegah ke luar negeri, mengulangi perbuatan dan sebagainya saya kira tidak akan terjadi," kata Soesilo di Gedung Merah Putih KPK, Jumat petang.

Namun demikian, Soesilo mengatakan bahwa pihaknya tetap menghormati keputusan KPK yang menahan Imam di Rutan Pomdam Jaya Guntut untuk 20 hari ke depan.

"Memang kita sayangkan penahanan tapi ini karena protap kita hormati juga dari KPK," ujar Soesilo.

Baca juga: Ditahan KPK, Imam Nahrawi: Ini Takdir Saya

Imam ditahan setelah menjalani pemeriksaan hari ini. Pagi tadi, Imam tiba di Gedung Merah Putih KPM sekitar pukul 10.06 WIB dan keluar sekira pukul 18.15 WIB dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye dan tangan terborgol.

KPK menetapkan Imam Nahrawi beserta asisten pribadinya, Miftahul Ulum, sebagai tersangka dalam kasus penyaluran dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia melalui Kemenpora tahun anggaran 2018.

"Dalam penyidikan tersebut ditetapkan dua tersangka, yaitu IMR, Menteri Pemuda dan Olahraga dan MIU, Asisten Pribadi Menteri Pemuda dan Olahraga," kata Wakil Ketua KPK Alexander Mareata dalam konferensi pers di Gedung KPK, Rabu (18/9/2019).

Alex menuturkan, Imam diduga telah menerima suap sebanyak Rp 14.700.000.000 melalui Miftahul selama rentang waktu 2014-2018.

Baca juga: Penuhi Panggilan KPK, Imam Nahrawi Mengaku Siap Menjalani Takdir

Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018 Imam juga diduga meminta uang senilai Rp 11.800.000.000.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp 26.500.000.000 tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018," ujar Alex.

Di samping itu, KPK juga mendalami dugaan suap terkait kewenangan-kewenangan lain dan posisi-posisi lain dari Imam.