Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sesmenko Polhukam: Demokrasi di Indonesia Masih Hadapi Tantangan

Kompas.com - 27/09/2019, 02:00 WIB
Christoforus Ristianto,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Menko Polhuman Letjen TNI Tri Soewandono menyampaikan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2018 masih dalam kategori sedang.

Namun, ada sejumlah tantangan yang perlu dituntaskan.

"Gambaran buku Indeks Demokrasi Indonesia menunjukkan capaian tahun 2018 sebesar 72.39 atau naik 0.28 poin dibanding capaian th 2017 sebesar 72.11, jadi masih dalam kategori sedang," jelas Soewandono dalam peluncuran buku IDI 2018 di Hotel Sari Pasific, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

Dengan hasil tersebut, Soewandono menyampaikan, demokrasi Indonesia masih memiliki tantangan dalam hal penguatan kebebasan berpendapat dan peningkatan kapasitas peran lembaga perwakilan.

Ia menyebutkan, capaian Indeks Demokrasi Indonesia 2018 juga menunjukkan bahwa demokrasi Tanah Air masih dalam fase demokrasi prosedural, belum memiliki atau belum masuki fase substansial. 

Ini merupakan demokrasi yang memberikan peluang bagi seluruh anggota masyarakat tanpa memandang kepentingan siapa pun.

"Untuk ke sana butuh proses yang panjang dengan didukung semua aspek kesiapan suprastruktur, infrastruktur, dan kultur demokrasi yang matang dan berkualitas," kata Tri.

Soewandono menjelaskan, hasil indeks tersebut juga sangat dipengaruhi berbagai faktor yang terjadi, seperti peristiwa-peristiwa di daerah dan respons penanggapannya sangat berperan dalam naik atau turunnya nilai indeks demokrasi suatu daerah.

Pilkada Serentak 2018, misalnya, yang masih mencerminkan pembatasan pendapat.

Dari data IDI, Pilkada 2018 di 171 daerah,17 provinsi, dan 115 kabupaten dan 35 kabupaten kota menjadi faktor penting yang mewarnai capaian indeks demokrasi Indonesia pada 2018.

"Selain itu hal lain yang memberikan dampak masih banyak kejadian pembatasan kebebasan berpendapat, terutama terkait tahapan penyelenggaran Pemilu 2019 yang dimulai sejak Juni 2018. Di samping itu, peran DPRD dalam formulasikan perda inisiatif serta rekomendasi kepada eksekutif pemda masih rendah," ucapnya.

"Saya harap hasil Indeks Demokrasi Indonesia 2018 jadi rujukan pemerintah dalam membangun politik demokrasi mencakup rencana aksi pendewasaan dan peningkatan kapasitas dalam berdemokrasi," kata Soewandono.

Adapun aspek-aspek demokrasi yang diukur dalam IDI 2018 adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, serta lembaga demokrasi.

Data untuk indikator ini adalah peristiwa atau aturan yang mencerminkan kondisi demokrasi di provinsi, yang ditangkap melalui surat kabar, review dokumen, focus group discussion (FGD), dan wawancara mendalam terhadap informan terpilih.

Hasil IDI disampaikan dalam bentuk angka dari 0 yang paling rendah sampai dengan 100 yang paling tinggi. Angka ini dibagi dalam kategori kualitas capaian sebagai berikut:

- skor < 60 = buruk
- skor 60-80 = sedang
- skor > 80 = baik

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com