Polri Sebut DPO Kasus Terorisme Terlibat pada Kerusuhan Demo Mahasiswa di Medan

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri menyebut ada keterlibatan kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) dalam demonstrasi mahasiswa di depan Gedung DPRD Sumut yang berakhir rusuh, Selasa (24/9/2019).

Salah satu anggota JAD Sumut yang berinisial RSL disebutkan memiliki peran dalam kerusuhan tersebut.

"Di Sumut ada yang menonjol, ada keterlibatan DPO terduga teroris JAD Sumut. Yang bersangkutan atas nama RSL," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/9/2019).

Menurut polisi, RSL berperan memprovokasi dan mengagitasi peserta aksi hingga berbuat anarkis.

Baca juga: Daftar Nama 31 Korban Tewas Kerusuhan Wamena

Dedi mengatakan bahwa tiga rekan RSL dalam kelompok tersebut sebelumnya sudah diamankan pada 9 Juni 2017. Ketiga rekannya berinisial RA, A, dan JA.

Bahkan, menurut polisi, RSL sudah pernah berangkat langsung ke Suriah.

"Rekam jejaknya sudah berangkat ke Suriah sebanyak 2 kali dan yang bersangkutan juga termonitor melakukan provokasi pada saat masa aksi GNKR pada Pilpres 2019 kemarin di depan kantor DPRD," tuturnya.

Dari rumah RSL, aparat menyita busur, anak panah, dan senapan angin.

Terkait aksi demonstrasi di Sumut, polda setempat telah menetapkan 40 tersangka dari 56 orang yang diamankan. Sisanya dikenakan wajib lapor.

"Dari 56 orang tersebut, dengan perincian, status hukumnya sudah ada yang ditingkatkan, 40 orang sudah ditingkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan," ungkap dia.

Baca juga: Tiga Mahasiswa UIN Jakarta Hilang Saat Kerusuhan, Ternyata Ditangkap Polisi

Akibat kerusuhan tersebut, 7 peserta aksi dan 3 anggota polisi menjadi korban luka-luka di Sumut.

Demo yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah pada Senin (23/9/2019) dan Selasa (24/9/2019) berujung ricuh dengan aparat keamanan.

Diketahui, demo tersebut digelar karena menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).