Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kapolri: Rusuh di Sekitar DPR untuk Jatuhkan Pemerintah yang Sah

Kompas.com - 26/09/2019, 13:50 WIB
Christoforus Ristianto,
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian menyebut, ada penumpang gelap dalam demonstrasi yang berujung kerusuhan di sekitar Gedung DPR/MPR, sejak Selasa (24/9/2019) hingga Rabu (25/9/2019).

"Kelompok yang melakukan aksi-aksi ini semula murni dari adik-adik mahasiswa, ada pihak-pihak yang memanfaatkan, mengambil momentum ini untuk agenda tersendiri, bukan agenda (menolak) RUU," ujar Tito dalam konferensi pers di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (26/9/2019).

"Ada agenda politis yang tadi disebutkan Pak Menko Polhukam, yaitu untuk menjatuhkan pemerintah yang sah secara konstitusional," lanjut dia.

Ada beberapa temuan kepolisian yang mengarahkan pada kesimpulan tersebut.

Baca juga: Memaknai Poster Saat Demo Mahasiswa yang Bikin Senyum, Cermin Politik Nir-kekerasan

Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) berjalan memasuki Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/8/2019). Kedatangannya untuk menjenguk anggota polisi Aiptu Agus Sumartono yang dirawat di rumah sakit itu akibat diserang seorang pelaku tidak dikenal yang diduga simpatisan ISIS, saat bertugas di Polsek Wonokromo, Surabaya Sabtu (17/8/2019). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/ama.ANTARA FOTO/Didik Suhartono Kapolri Jenderal Tito Karnavian (tengah) berjalan memasuki Rumah Sakit Bhayangkara Polda Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (19/8/2019). Kedatangannya untuk menjenguk anggota polisi Aiptu Agus Sumartono yang dirawat di rumah sakit itu akibat diserang seorang pelaku tidak dikenal yang diduga simpatisan ISIS, saat bertugas di Polsek Wonokromo, Surabaya Sabtu (17/8/2019). ANTARA FOTO/Didik Suhartono/ama.
Pertama, aksi unjuk rasa mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR semula berlangsung damai dan elegan. Mahasiswa disebut menyampaikan pendapatnya dengan baik, yakni menolak RKUHP dan UU KPK hasil revisi.

Namun, begitu menjelang malam, demonstrasi damai itu berubah menjadi kerusuhan. Kondisi itu pun berlangsung hingga sehari setelahnya.

"Dalam dua hari terakhir berubah menjadi aksi anarkis yang ditandai dengan perusakan, pembakaran, penutupan jalan, penganiayaan petugas, pelemparan batu, penggunaan roket mercon dan molotov juga kami temukan," papar Tito.

"Kami lihat ada semacam perubahan dua hari ini dari menggunakan cara damai menjadi cara-cara anarkis," lanjut dia.

Kedua, dari hal pertama tadi, ditemukan fakta bahwa demonstran mempersiapkan diri dengan senjata yang mematikan.

Baca juga: Polisi Pulangkan 56 Mahasiswa yang Terlibat Demo di DPR

Ketiga, polisi juga menangkap demonstran yang mengaku dibayar untuk mengikuti aksi unjuk rasa itu.

"Yang ditangkap juga sebagian di antaranya bukan mahasiswa, bukan juga pelajar. Mereka umumnya ini yang kalau ditanya aksi apa, soal RUU apa, mereka enggak ngerti," lanjut Tito.

Tito menyebut, dalam dua hari terakhir, lebih dari 200 demonstran ditangkap.

Diberitakan, demonstrasi yang dilakukan oleh aliansi mahasiswa dan masyarakat sipil di berbagai daerah sejak Senin (23/9/2019) hingga dua hari setelahnya, berujung ricuh.

Demonstrasi tersebut digelar karena menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK).

Kompas TV Demo yang berujung dengan aksi perusakan yang terjadi selasa malam (24/9) ditanggapi mahasiswa. Mereka menyebut aksi perusakan bukan berasal dari kelompok mahasiswa, melainkan oknum yang tak bertanggung jawab.<br /> <br /> Sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas, forum masyarakat kota, dan elemen buruh berkumpul di kantor lembaga bantuan hukum Jakarta.<br /> <br /> Mereka menyayangkan tindakan kepolisian dalam menangani demo yang digelar di depan gedung DPR pada selasa malam (24/9).<br /> <br /> Mahasiswa juga mengomentari soal demo yang berujung perusakan. Mereka menilai aksi perusakan bukan dilakukan kelompok mahasiswa tetapi oknum. #BEMUI #MahasiswaDemo #UnjukRasa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: 'Courtesy Call' dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Agenda Prabowo usai Putusan MK: "Courtesy Call" dengan Menlu Singapura, Bertemu Tim Hukumnya

Nasional
Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Awali Kunker Hari Ke-2 di Sulbar, Jokowi Tinjau Kantor Gubernur

Nasional
'MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan...'

"MK yang Memulai dengan Putusan 90, Tentu Saja Mereka Pertahankan..."

Nasional
Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak 'Up to Date'

Beda Sikap soal Hak Angket Pemilu: PKB Harap Berlanjut, PKS Menunggu, Nasdem Bilang Tak "Up to Date"

Nasional
Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Bima Arya Ditunjuk PAN Jadi Kandidat untuk Pilkada Jabar 2024

Nasional
Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Guru Besar UI: Ironis jika PDI-P Gabung ke Kubu Prabowo Usai Putusan MK

Nasional
Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Tak Anggap Prabowo Musuh, Anies Siap Diskusi Bareng

Nasional
Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Bersama Pertamax Turbo, Sean Gelael Juarai FIA WEC 2024

Nasional
Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Tanggapi Putusan MK, KSP: Bansos Jokowi Tidak Memengaruhi Pemilih Memilih 02

Nasional
Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com