Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPAI Minta Dinas Pendidikan Jakarta dan Kemdikbud Lindungi Pelajar dari Aksi Massa

Kompas.com - 26/09/2019, 09:54 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta kementerian pendidikan dan kebudayaan (Kemendikbud) dan Dinas Pendidikan DKI Jakarta untuk mendeteksi dan melindungi anak-anak sekolah agar tidak mengikuti aksi massa.

Diketahui, sehari setelah para mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, para pelajar melakukan aksi dengan tuntutan dan di lokasi yang sama, Rabu (25/9/2019).

"KPAI sudah berkoordinasi dengan pejabat Kemdikbud RI, khususnya kepala biro hukum dan organisasi Kemdikbud agar dapat segera disikapi ke dirjen dikdasmen demi melindungi anak-anak dari potensi kerusuhan," ujar komisioner KPAI Retno Listyarti dalam keterangan tertulis, Kamis (26/9/2019).

Baca juga: Pukul 18.20 WIB, Ratusan Pelajar STM Bergerak Menuju Gedung DPR

 

Retno menambahkan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kepala dinas pendidikan DKI Jakarta.

Kepala Dinas diminta membuat surat edaran melalui aplikasi Whatsapp kepada seluruh kepala suku dinas pendidikan di seluruh Jakarta agar kepala sekolah melakukan komunikasi ke orangtua pelajar.

"Kepala sekolah segera melakukan komunikasi berantai melalui wali-wali kelas ke para orangtua seluruh siswa untuk mendeteksi keberadaan anak-anaknya," paparnya kemudian.

Baca juga: Viral Anak STM Ikut Demo di Depan Gedung DPR, Ini Faktanya...

 

Ia menambahkan, KPAI juga menyayangkan pelajar melakukan aksi unjuk rasa di sekitar Gedung DPR. Retno menyebutkan, hingga saat ini pihaknya telah mendeteksi pelajar tersebut berasal dari Bekasi, Depok, dan Jakarta Utara.

"Sebagian besar diduga siswa SMK atau STM," tuturnya.

Adapun terkait aksi massa pelajar diduga terjadi setelah adanya pesan berantai berisi ajakan demo di depan Gedung DPR yang beredar di kalangan pelajar.

Baca juga: Demo Pelajar Berujung Rusuh, Mendikbud: Jangan Gampang Terprovokasi

Pesan berantai ini menjadi alasan massa pelajar untuk berbondong-bondong mendatangi Gedung DPR.

Hal ini diketahui setelah polisi menginterogasi massa pelajar yang datang ke Gedung DPR.

"Tadi saya kumpulkan di sisi Manggala Wanabakti di arah DPR. Mereka saya tanyakan tujuannya. Ternyata mereka mendapatkan pesan berantai yang hari ini kami akan dalami dari mana pesanannya untuk mereka datang ke DPR," ujar Kapolres Jakarta Pusat Kombes Harry Kurniawan di depan Gedung DPR, Rabu (25/9/2019).

Kompas TV Sejumlah orang tua siswa mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjemput anak-anak mereka yang diamankan terkait unjuk rasa di kawasan DPR. Untuk bisa menjemput anaknya para orang tua harus membuat surat pernyataan sebagai jaminan anaknya tidak akan mengulangi mengulangi perbuatannya. Hingga malam ini ratusan pelajar diamankan Polda Metro Jaya terkait aksi unjuk rasa yang berujung anarkistis di sekitar Gedung DPR. Sebelumnya di depan Gedung DPR RI sedikitnya seratus pelajar dari berbagai sekolah dikumpulkan polisi. Mereka kedapatan membawa senjata tajam dan petasan dan mengaku ingin ikut berdemo. Polisi menyatakan para pelajar ini mendapatkan informasi untuk berkumpul di DPR dari pesan berantai dan media sosial. Selain pelajar sejumlah provokator juga turut ditangkap. #PelajarSTM #PoldaMetroJaya #Demonstrasi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com