Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM Minta Polisi Tak Gunakan Kekerasan Amankan Demo Mahasiswa

Kompas.com - 24/09/2019, 22:12 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta aparat tak menggunakan kekerasan dalam mengamankan demonstrasi mahasiswa di sejumlah daerah.

"Polisi harus menghentikan tindakan kekerasan dan penggunaan kewenangan yang berlebihan dalam menghadapi demonstrasi mahasiswa yang menolak RKUHP, RUU KPK, dan beberapa RUU lainnya," kata Komisioner Komnas HAM Choirul Anam, melalui keterangan tertulis kepada Kompas.com, Selasa (24/9/2019) malam.

Menurut pantauan Komnas HAM, kata Anam, dugaan kekerasan tersebut terlihat dalam sejumlah video yang beredar di media sosial.

Baca juga: Polisi Sebut DPO Kasus Terorisme Tunggangi Demo Mahasiswa di Sumut

Ia menuturkan, dugaan tersebut terjadi di Medan, Sumatera Utara, dan Palembang, Sulawesi Selatan.

"Hal ini terpantau dari beberapa simpul pendamping para mahasiswa yang memberikan sejumlah rekaman video dan juga yang telah beredar di berbagai sosial media," ujarnya.

Menurutnya, dugaan tindak kekerasan tersebut dapat melanggar HAM. Selain itu, dugaan itu juga dinilainya dapat mengancam aksi damai tersebut.

Baca juga: Mulai Terkendali, Mahasiswa dan TNI Saling Canda hingga Shalawat Bersama

Maka dari itu, Anam berpendapat bahwa Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri perlu mendalami dugaan tersebut.

"Untuk tindakan penggunaaan kewenangan yang berlebihan, tim Propam Kepolisian harus melakukan investigasi. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua tindakan berlawanan dengan pedoman penanganan akan ditindak sesuai dengan hukum," tutur dia.

Tanggapan Kepolisian

Polda Sumatera Utara mengaku akan mendalami dugaan kekerasan yang terekam dalam video dan tersebar di media sosial.

"Kita sedang selidiki dan proses anggota yang tidak sesuai SOP," kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Tatan Dirsan Atmadja ketika dihubungi Kompas.com, Selasa malam.

Baca juga: Situasi Terkini Demo Mahasiswa, Pos Polisi Palmerah Dibakar

Dalam sebuah video yang tersebar di media sosial Twitter, terlihat beberapa personel kepolisian dengan pakaian anti-huru hara tampak memukuli seseorang.

Dalam video tersebut, terlihat logo Medan Times.

Seperti terlihat melalui video, korban yang dipukuli tampak mengenakan jas, yang terlihat seperti almamater kampus, berwarna hijau.

Baca juga: Pasukan Marinir Mendekati Massa di Senayan, Mahasiswa Berhenti Melawan

Korban dengan jas hijau tersebut tampak dipukuli beberapa kali. Meski sempat terjatuh, seperti terlihat dari rekaman video, aparat tampak kembali memukuli korban.

Terlihat pula dari rekaman video, tampak orang lain dengan kemeja kotak-kotak juga diduga dipukuli oknum aparat kepolisian.

Kompas TV Aksi unjuk rasa menolak penesahan RKUHP dan Revisi UU KPK yang digelar para mahasiswa di sejumlah daerah berakhir ricuh. Sementara menko polhukam wiranto menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda mengesahan sejumlah uu yang dianggap kontroversial. Apakah gerakan mahasiswa ini masih efektif membuat DPR memutuskan menunda pengesahan sejumlah RUU yang dinilai kontroversial seperti misalnya RKUHP? Atau seperti menurut Menko Polhukam Wiranto yang menilai aksi ini tidak relevan lagi karena presiden sudah meminta DPR menunda pengesahan sejumlah RUU? Untuk membahasnya sudah hadir Wakil Sekjen Partai Gerindra dan pernah menjadi Ketua BEM UI 2000-2001 Taufik Riadi. Kemudian ada anggota DPR Fraksi Partai Golkar dan pernah menjadi Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti 2004-2006 Maman Abdurrahman. #DemoMahasiswa #DPRRI #RevisIKUHP
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Pakar: 'Amicus Curiae' untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Pakar: "Amicus Curiae" untuk Sengketa Pilpres Fenomena Baru

Nasional
Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Densus 88 Polri Kembali Tangkap 1 Teroris Jaringan JI di Sulteng, Totalnya Jadi 8

Nasional
Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Yusril Tertawa Ceritakan Saksi Ganjar-Mahfud Bawa Beras 5 Kg untuk Buktikan Politisasi Bansos

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Karangan Bunga Bernada Sindiran Muncul di MK

Nasional
Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Yusril Akui Sebut Putusan 90 Problematik dan Cacat Hukum, tapi Pencalonan Gibran Tetap Sah

Nasional
Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Bukan Peserta Pilpres, Megawati Dinilai Berhak Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim 'Amicus Curiae' ke MK

Perwakilan Ulama Madura dan Jatim Kirim "Amicus Curiae" ke MK

Nasional
PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

PPP Tak Lolos ke DPR karena Salah Arah Saat Dukung Ganjar?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com