Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Sebut Sudah Ketahui Keberadaan Peretas Situs Kemendagri

Kompas.com - 23/09/2019, 13:09 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, pihaknya sudah mengetahui keberadaan pelaku peretasan situs web www.kemendagri.go.id.

Keberadaan pelaku peretasan diketahui setelah diusut Kemendagri bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Mabes Polri.

"Oh (pelaku) sudah (diusut). Kita lihat dari Kominfo, Cyber Mabes Polri, minta tolong," kata Tjahjo saat ditemui di Jakarta Convention Center Senayan, Jakarta, Senin (23/9/2019).

"Udah jelas tanggal dan hari apa, jam apa, arah dari daerah apa udah ketahuan. Sekarang udah canggih," ujar Tjahjo.

Selain mengetahui keberadaan pelaku, Kemendagri juga memastikan telah mengatasi peretasan.

Baca juga: Diduga Diretas, Situs Kemendagri Sempat Tampilkan Teks RIP KPK

Situs web yang semula tidak dapat diakses, mulai Senin siang ini sudah menampilkan informasi seperti semula.

Tjahjo mengatakan, peretasan tersebut tidak akan mengganggu data-data internal Kemendagri, seperti misalnya data penduduk.

"Enggak ada (pengaruh ke data penduduk). Hanya satu aja," ujar Tjahjo.

Sejak Minggu (23/9/2019) malam hingga Senin (23/9/2019) pagi, situs web Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengalami peretasan.

Baca juga: Tjahjo: Mungkin Saya Satu-satunya Menteri yang Tak Pernah ke Luar Negeri

Sebelum tidak dapat diakses, portal beralamat www.kemendagri.go.id dsempat menampilkan teks perihal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Di baris atas laman tersebut, muncul tulisan berwarna hitam yang berbunyi, "Hacked by Security007". Muncul pula tulisan "Your file is mine".

Di bawah kalimat itu, tertera gambar batu nisan yang ditaburi bunga. Batu nisan dalam gambar bertuliskan R.I.P KPK.

Ada sederet kalimat berwarna merah yang muncul di bawah gambar yang bunyinya, "Kau itu pemimpin, yang gaji kau itu kami, bukan keinginan mereka yang berdasi!!! Suara rakyat kau batasi, semua kau anggap makar dan diskriminalisasi. Kau hanyalah boneka yang diikat tali. Tak lebih dari sebuah komedi!!!".

Kompas TV Laman kementerian dalam negeri kembali diretas pada minggu malam (20/9). Peretas mengatasnamakan security 007 yang menyebabkan laman tidak dapat diakses.<br /> <br /> Ketika diakses pukul 18.05 WIB pada laman Kementerian Dalam Negeri terdapat sejumlah kode yang disertakan tulisan <em>&quot;your files is mine&quot;.</em> Ada juga foto nisan bertuliskan &ldquo;RIP KPK&rdquo; yang diambil saat ada aksi teatrikal upacara pemakaman KPK beberapa waktu lalu.<br /> <br /> Hal itu ditujukan sebagai penolakan atas pengesahan revisi undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi. #KPK #REVISIUUKPK #UUKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

PSI Daftarkan 10 Sengketa Pileg ke MK, Anwar Usman Dilarang Mengadili

Nasional
Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Golkar Lebih Ingin Ridwan Kamil Maju Pilkada Jabar

Nasional
Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Polri Lanjutkan Tugas Satgas Pengamanan untuk Prabowo

Nasional
Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com