Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Disebut Dikelilingi Orang yang Kurang Perhatikan Isu HAM

Kompas.com - 21/09/2019, 06:20 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Choirul Anam mengatakan, di era pemerintahannya yang pertama, Presiden Joko Widodo dikelilingi oleh orang-orang yang kurang memperhatikan persoalan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

Itulah mengapa, persoalan pelanggaran HAM tidak mampu diselesaikan Jokowi selama kurun waktu 2014-2019.

"Di seputaran Presiden masih banyak orang yang punya rekam jejak HAM yang kurang. Itu yang membikin agenda-agenda HAM yang dituangkan dalam agenda politiknya Presiden ya nggak ada hasilnya apa-apa," kata Choirul dalam sebuah diskusi di kantor Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Jakarta Pusat, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Komnas HAM: Soal Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat, Jokowi Kosong

Choirul mengatakan, jelang era pemerintahannya yang kedua, Jokowi harus lebih selektif dalam memilih calon menteri.

Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019)KOMPAS.com/Ryana Aryadita Komisioner Komnas HAM Choirul Anam di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (31/5/2019)

Jokowi diminta untuk tak melibatkan orang-orang yang punya catatan buram soal pelanggaran HAM, khususnya untuk Menteri Koordinstor Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam).

Sebab, Menko Polhukam menjadi tulang punggung politik, hukum, dan keamanan yang berpengaruh pada HAM.

"Syarat-syarat untuk menjadi pembantu Presiden yang harus ditulis dengan tinta yang tebal ya harus terbebas dari soal-soal pelanggaran HAM, khususnya Menko Polhukam," ujar Choirul.

Baca juga: Penegakan HAM tidak Jalan, Kenapa Sekarang bicara HAM bagi Koruptor?

Choirul melanjutkan, Jokowi tidak cukup memilih menterinya hanya dengan melihat niatan baik atau visi misi mereka, tetapi harus menelusuri betul rekam jejaknya.

"Kalau itu tidak dilakukan, yang ada adalah tidak akan pernah ada agenda HAM yang bisa terselesaikan oleh Presiden, dan itu berbahaya," katanya.

Kompas TV Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan pidato presiden terpilih Joko Widodo tidak mengesampingkan penegakan Hak Asasi Manusia serta pemberantasan korupsi dalam masa kepempinannya lima tahun ke depan. Hal ini disampaikan Moeldoko menanggapi munculnya kritik pada pidato presiden terpilih Joko Widodo bertajuk Visi Indonesia yang dianggap tidak banyak menyinggung mengenai penegakan HAM dan pemberatasan korupsi. Menurut Moeldoko, meskipun presiden terpilih Jokowi tidak banyak menyinggung penegakan HAM dan pemberantasan korupsi, Moeldoko memastikan, Jokowi tidak abai pada penegakan HAM serta pemberantasan korupsi. #Jokowi #PenegakanHAM #PidatoJokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

PKS Jajaki Komunikasi dengan Prabowo

Nasional
Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Dewas Harap Wakil Ketua KPK Laporkan Albertina Ho Bukan karena Sedang Tersangkut Kasus Etik

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Wapres Ma'ruf Amin Tak Titip Program Tertentu untuk Dilanjutkan Gibran

Nasional
Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Gibran Minta Petuah Saat Sowan ke Wapres Ma'fuf Amin

Nasional
Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Tantang PDI-P Tarik Semua Menteri Usai Sebut Jokowi Bukan Kader Lagi, TKN: Daripada Capek-capek PTUN

Nasional
Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Relaksasi HET Beras Premium Diperpanjang hingga 31 Mei 2024

Nasional
Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Gibran Disebut Masih Fokus di Solo, Undang Wapres Ma'ruf Resmikan Destinasi Wisata

Nasional
Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Dewas Ungkap Klarifikasi Albertina Ho yang Dilaporkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron

Nasional
Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasdem-PKS Jajaki Kerja Sama di Pilkada DKI, Termasuk Opsi Usung Anies

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com