Cerita Ganjar Pranowo Lobi Menteri Pendidikan soal Zonasi Sekolah

Kompas.com - 20/09/2019, 17:52 WIB

Deti Mega Purnamasari,

Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Deti Mega Purnamasari

Penulis

Diamanty Meiliana

Editor

Lihat Foto

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai mengikuti Seminar Nasional Lemhanas RI di Gedung Lemhanas, Jumat (20/9/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menceritakan bagaimana dirinya melobi Menteri Pendidikan Muhajir Effendi saat sistem zonasi sekolah mulai diterapkan.

Dalam Seminar Nasional Lemhanas RI bertajuk Pengembangan SDM Unggul untuk Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi Menuju Indonesia Maju pada RPJMN 2020-2024, awalnya Ganjar bercerita tentang bonus demografi dari segi pendidikan yang dilakukan oleh Jawa Tengah.

Dia kemudian menjelaskan bahwa saat sistem zonasi pendidikan mulai diterapkan, semua orang kelabakan.

Menurut dia, hal tersebut terjadi dikarenakan sistem zonasi sekolah ideal diterapkan untuk wilayah yang belum memiliki sekolah tetapi sudah ada warga yang tinggal di wilayah tersebut.

"Makanya zonasinya pas. Nah ini kan enggak, sekolahnya sudah ada, rakyatnya ke mana-mana, maka dipas-pasin kan. Waktu itu apa syaratnya? Syaratnya pokoknya yang terdekat, saya bilang, oh tidak bisa! Makanya saya minta lokalitas," terang Ganjar di Gedung Lemhanas, Jumat (20/9/2019).

Ia pun menghubungi Menteri Pendidikan Muhajir Effendi serta dirjen terkait untuk menyampaikan permintaannya tersebut.

Beruntung, kata dia, mereka langsung merespons dan merapatkan permintaannya tersebut setelah dia mengirimkan surat resmi.

"Saya telepon Pak Menteri, telepon staf ahli, telepon dirjen, maka hari Rabu malam saya telepon, Kamis surat dikirim, Jumat mereka rapat," kata dia.

Dari hasil rapat tersebut, akhirnya Provinsi Jawa Tengah pun diperbolehkan membawa konten lokal dalam sistem zonasi sekolah.

Dengan demikian, muncullah jalur prestasi non zonasi yang dipelopori oleh Jawa Tengah. Sejauh ini, pelaksanaannya pun sudah dilakukan dengan baik.

"Akhirnya kami boleh membawa konten lokal. Itu lah akhirnya ada jalur prestasi non zonasi. Di luar zonasi itu boleh. Itu dimulai dari Jawa Tengah," kata dia.

"Tapi ramainya dari situ (soal zonasi sekolah). Prinsipnya tidak boleh ada sekolah favorit, fine. Lalu saya hitung, kalau sekolah difavoritkan semua butuh biaya berapa? Kami hitung minimal butuh Rp 4 triliun, sangat besar," pungkas dia.

Diketahui, jalur non-zonasi sendiri memberi kesempatan bagi calon siswa yang tidak diterima jalur zonasi.

Kompas TV Setelah kesibukan orangtua siswa untuk mendaftarkan putra-putrinya untuk masuk sekolah berdasarkan lokasi imbas sistem zonasi cerita lain hadir di Grobogan, Jawa Tengah. Hanya berlokasi 500 meter dari Kantor Bupati Grobogan, Sekolah Dasar Negeri 3 Danyang, Kecamatan Purwodadi tidak mendapat satupun siswa di tahun ajaran baru 2019. Sekolah pun terancam ditutup dan digabung dengan sekolah lain. Ketiadaan siswa baru di SDN Danyang 3 ini bukan tahun ini saja terjadi. Sudah 3 tahun terakhir tidak ada satu pun siswa baru yang mendaftar. Hal ini membuat sebagian besar kelas tampak kosong tidak ada kegiatan belajar. Kini kegiatan belajar hanya dilakukan kelas 5 dengan jumlah 8 murid dan kelas 6 dengan 10 siswa. Itu pun sebagian orangtua siswa yang ada telah meminta surat pindah sekolah. #SDN3Danyang #Purwodadi #KekuranganSiswa

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.