Gelar Aksi, Aktivis dan LSM Minta Pemerintah Perhatian pada Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah aktivis dan perwakilan lembaga swadaya masyarakat peduli lingkungan hidup meminta Pemerintah Indonesia untuk serius menangani krisis iklim yang berdampak terhadap masyarakat, terutama terkait perubahan cuaca yang ekstrem dan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. 

Sejumlah LSM yang juga ikut aksi tersebut di antaranya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Greenpeace Indonesia, Amnesty International, dan 350.org, organisasi lingkungan internasional yang menangani krisis iklim. 

"Penting bagi kita untuk memperlakukan kondisi iklim saat ini sebagai krisis. Itu adalah ancaman terbesar dalam sejarah Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang rentan dengan perubahan iklim dan cuaca ekstrem," ujar juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia, Satrio Swandika, dalam aksi massa di Taman Aspirasi depan Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (20/9/2019).

Baca juga: Aktivis Lingkungan Long March Minta Pemerintah Tangani Karhutla dan Perubahan Iklim

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan garis pantai sepanjang 81.000 km, menurut Satrio, Indonesia rentan mengalami dampak kenaikan tinggi muka air laut.

Menurut Satrio, hal itu juga akan berdampak terhadap masyarakat. Di sisi lain, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29-41 persen pada tahun 2030.

"Namun, emisi Indonesia saat ini sudah 63 persen dan itu berasal dari kebakaran hutan dan gambut, kemudian pembakaran bahan bakar fosil menyumbang sekitar 19 persen dari total emisi. Karenanya, krisis iklim harus ditangani sebagai program prioritas presiden terpilih," papar dia. 

Baca juga: Terkait Karhutla, Fadli Zon Minta Pemerintah Reformasi Industri Perkebunan Sawit

Sementara itu, Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Arkian Suryadharma menyampaikan, isu perubahan iklim kian penting menjadi perhatian pemerintah apalagi kini ada karhutla yang tak terkontrol.

"Karhutla ini menimbulkan bencana asap hebat, ini adalah alarm bagi kita semua untuk bangkit dan untuk pemerintah juga perlu berkomitmen, tidak lagi tawar menawar dengan perusahaan ilegal," ujar Arkian.