Sekda Provinsi Banten Al Muktabar saat berbicara di Seminar Nasional Lemhanas RI, Jumat (20/9/2019).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Al Muktabar menyebutkan bahwa pihaknya siap jika Jakarta bergabung dengan Provinsi Banten setelah tidak menjadi ibu kota lagi.
Hal tersebut disampaikan Al Muktabar ketika menjadi pembicara di Seminar Lemhanas RI bertajuk Pengembangan SDM Unggul untuk Memanfaatkan Peluang Bonus Demografi Menuju Indonesia Maju pada RPJMN 2020-2024, Jumat (20/9/2019).
Semula, Al Muktabar menyampaikan soal bonus demografi di Provinsi Banten yang menyangkut persoalan wilayah.
Dengan demikian, dia mengaitkan hal tersebut dengan rencana perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Kalau mungkin Lemhanas bisa men-support kami, pengkajian bahwa bila status ibu kota kita pindah dari Jakarta, maka keistimewaannya lepas sehingga kami akan mengajukan Jakarta adalah bagian dari Provinsi Banten," ujar Al Muktabar yang langsung disambut tawa para peserta seminar.
Dia mengatakan, jika wilayah DKI Jakarta dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sekitar Rp 77 triliun ada di dalam Provinsi Banten, maka pihaknya berjanji akan mengelolanya dengan benar.
Dengan demikian, Provinsi Banten pun siap menghadapi bonus demografi sesulit apapun.
"Kami siap kalau nanti DKI menjadi bagian dari Provinsi Banten," kata dia.
Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi telah mengumumkan bahwa pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Pengumuman tersebut disampaikan Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraan pada 16 Agustus 2019 lalu.
Kompas TV Pantauan airvisual.com, kualitas udara DKI Jakarta membaik, Selasa (10/9). Hal ini terjadi pada hari kedua pelaksanaan perluasan ganjil genap.Jakarta berada di urutan ke-14 sebagai kualitas udara terburuk di dunia. Parameter us air quality index dengan 74 atau tercemar sedang. Kondisi ini jauh lebih baik dari hari sebelumnya. Pada Senin (9/9), Jakarta tempati urutan kedua kota besar dengan kualitas udara terburuk di dunia. Selama sebulan sejak masa coba pemberlakuan ganjil genap, kualitas udara di Jakarta masih didominasi kondisi tak sehat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pun meluncurkan sejumlah langkah merespons keluhan warga belakangan atas buruknya kualitas udara. Beberapa di antaranya adalah memperketat ketentuan uji emisi bagi kendaraan umum dan kendaraan pribadi, mempercepat peremajaan 10.047 bus kecil, memasang panel surya pada gedung sekolah, fasilitas olahraga, dan gedung milik pemda, serta memastikan instalasi dan publikasi hasil sistem pemantauan emisi berlanjut pada pembangunan pembangkit listrik dan cerobong industri aktif. Tak hanya itu, aspek kualitas lingkungan yang sangat memprihatinkan serta rasio kemacetan menjadi pertimbangan perluasan penerapan sistem ganjil-genap kendaraan bermotor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan perluasan ganjil-genap guna mengurangi polusi udara di Jakarta. Terkait hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meminta satuan polisi pamong praja provinsi DKI Jakarta membantu Pemprov dan Pemda DKI Jakarta untuk menegakkan aturan di lingkungan masyarakat. Satpol PP dan linmas diharapkan membantu menginformasikan warga jelang perpanjangan ganjil-genap yang akan segera dilakukan. Sementara itu, WALHI merekomendasikan ada rencana jangka panjang untuk penanganan polusi Jakarta. #UdaraJakarta #DKIJakarta #UdaraJakartaBuruk
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.