Bakal Banyak Proyek Strategis Nasional, ICW: Jokowi Seharusnya Perkuat KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai, seharusnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan banyaknya proyek pembangunan strategis nasional yang akan dikerjakan pada periode keduanya nanti.

"Beberapa waktu ke depan, banyak sekali proyek pembangunan strategis nasional yang jumlahnya ratusan triliun. Seharusnya Jokowi bisa berpikir, ketika ada banyak proyek yang nilainya ratusan triliun, KPK harus diperkuat," kata Kurnia dalam diskusi Kode Insiatif di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (18/9/2019).

Dia mengatakan, dalam kondisi tersebut, KPK harus diperkuat sebagai pengawas agar pengerjaan proyek tersebut sesuai target. 

"Bukan justru berbalik badan dengan melemahkan KPK," kata dia.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Imam Nahrawi Serahkan Nasibnya ke Presiden

Oleh karena itu, Kurnia menilai bahwa Presiden Jokowi telah mengingkari janjinya terkait pemberantasan korupsi yang ada dalam Nawa Cita. 

Saat ini, kata dia, KPK justru membutuhkan revisi UU tindak pidana korupsi, atau bukan revisi UU KPK.

"Banyak klausula yang sudah disepakati dalam lingkup internasional pada forum United Nation Convention Against Corruption tahun 2003, belum diimplementasikan dengan baik di UU Tipikor kita," kata dia.

DPR mengesahkan revisi UU KPK pada Selasa (17/9/2019) yang telah disetujui presiden.

Dampak dari pengesahan tersebut, KPK pun disebut-sebut telah mati karena tak bisa lagi melakukan pemberantasan korupsi.

Beberapa poin yang telah disepakati antara pemerintah dan DPR untuk direvisi antara lain adalah soal kedudukan KPK sebagai lembaga penegak hukum dari pihak eksekutif tetapi dalam pelaksanaan kewenangan dan tugasnya tetap independen.

Baca juga: Jadi Tersangka KPK, Menpora Imam Nahrawi Siap Jalani Proses Hukum

Kemudian, pembentukam dewan pengawas, pelaksanaan penyadapan, mekanisme penghentian penyidikan, dan atau penuntutan atas kasus korupsi yang ditangani KPK.

Koordinasi kelembagaan KPK dengan lembaga penegak hukum yang ada sesuai hukum acara pidana, kepolisian, kejaksaan, dan kementerian atau lembaga lainnya.

Kemudian, mekanisme penggeledahan dan penyitaan serta sistem kepegawaian KPK.