Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Pengusaha Tak Tergantung pada APBN

Kompas.com - 16/09/2019, 15:46 WIB
Ihsanuddin,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta para pengusaha tidak tergantung dengan proyek-proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau pun Daerah.

"Pengusaha muda kita jangan hanya jadi pengusaha yang tergantung pada APBN. Proyek APBN maupun proyek APBD," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).

Jokowi mengatakan, keterlibatan pengusaha lokal dalam proyek nasional dan daerah memang diperlukan.

Baca juga: Kepada Jokowi, HIPMI Minta Menteri yang Pro Pengusaha

Namun, banyak bidang-bidang lain yang juga harus digarap oleh para pengusaha.

"Bidang-bidang yang di luar itu juga perlu dimasuki agar tidak dimasuki pengusaha-pengusaha dari luar yang masuk ke Indonesia," kata Jokowi yang juga bekas pengusaha mebel ini.

Jokowi berpesan, pengusaha muda Indonesia harus menjadi pengusaha pembelajar yang selalu berinovasi.

Baca juga: Jokowi Ungkap Alasan Undang KADIN, HIPMI hingga Apindo 2 Hari Terakhir

Juga menjadi pengusaha yang haus teknologi serta berdaya saing global.

"Kita harus menjadi tempat lahirnya new emerging multinational business," sambungnya.

Jokowi melihat para pengusaha yang tergabung dalam HIPMI memiliki peluang besar untuk masuk ke berbagai sektor.

Baca juga: Dianggap Jokowi Cocok Jadi Menteri, Ini Tanggapan Ketua HIPMI

Ia berharap HIPMI menjadi himpunan para inovator, himpunan para pengusaha muda kelas dunia, dan himpunan para pemenang kompetisi global.

"Terima kasih kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini telah membangun kemitraan strategis dengan pemerintah. Dan ke depan hal tersebut harus terus kita lanjutkan," kata Jokowi.

Kompas TV Presiden Jokowi tegaskan revisi UU nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tetap jalan terus meski mendapat kritik dari banyak pihak. Dalam hal ini, Jokowi mengajak semua pihak untuk awasi jalannya pembahasan revisi UU KPK tersebut. Hal itu disampaikan Presiden Jokowi usai menghadiri pembukaan munas HIPMI yang digelar di hotel Sultan, Jakarta Pusat. “Mengenai revisi UU KPK ada di DPR, marilah kita awasi bersama-sama. Semuanya mengawasi agar KPK berada pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama.” Ujar Jokowi. Jokowi tegaskan bahwa substansi revisi UU KPK yang diinginkan pemerintah sampai saat ini tidak berubah dari yang sudah disampaikan sebelumnya. #RUUKPK #RevisiUUKPK #Jokowi
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com