Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PGI: Masalah Papua Harus Jadi Pelajaran Bagi Pemerintah

Kompas.com - 15/09/2019, 18:15 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persekutuan Gereja Indonesia (PGI) Pendeta Albertus Patty menyebutkan bahwa masalah di Papua dan Papua Barat yang belakangan terjadi harus menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia.

Pelajaran khususnya bagi pemerintah agar tidak lagi menggunakan pendekatan-pendekatan yang bersifat represif.

"Satu sisi boleh gembira, bersyukur bahwa suasana di Papua sejauh yang saya tahu sudah lebih kondusif," ujar Albertus usai diskusi bertajuk Mencegah Disintegrasi Hangsa dari Residu Pemilu Hingga Isu Papua di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (15/9/2019).

"Meskipun demikian, kami berharap soal Papua ini harus jadi pelajaran bagi bangsa kita bahwa sudah saatnya kasus Papua atau kasus manapun tidak bisa lagi digunakan pendekatan kekerasan, keamanan dan senjata," lanjut dia.

Baca juga: Wiranto Sebut PBB Dukung Papua Bagian dari Indonesia

PGI sendiri lebih mendorong untuk dilakukan dialog yang baik untuk menghadapi kasus di Papua.

Hal tersebut sangat penting untuk mengetahui persoalan dan masalah-masalah krusial apa yang dirasakan masyarakat.

"Soal Papua jangan dilihat dalam konteks NKRI sebagai perspektif geografis, tapi dalam perspektif keadilan, kesetaraan sehingga harus ada keadilan bagi orang Papua di manapun," ujar dia.

Baca juga: Garuda Indonesia Siapkan Beasiswa Pilot untuk Putra-Putri asal Papua

Tidak hanya itu, dia berharap agar apa yang terjadi di Papua jangan terlalu cepat dilabeli sebagai separatisme.

"Harus ada kebijakan dari pemerintahan. Secara masyarakat, kita harus terima orang Papua sebagai bagian dari kita," kata dia.

"Dalam kebijakan-kebijakan pemerintah, faktor keadilan, kesempatan kerja, berkarier, pendidikan di manapun harus diberikan kepada masyarakat Papua sehingga Papua merasa bangga menjadi orang Papua dan Indonesia," tutup dia. 

 

Kompas TV Akses internet di Jayapura sudah mulai normal sejak Jumat (13/9/2019) sore Waktu Indonesia Timur. Pihak kepolisian pun mengimbau agar warga dapat menggunakan internet dengan bijak. Kepolisian Daerah Papua mengimbau masyarakat agar memanfaatkan akses internet dengan baik dan tidak gampang percaya dengan berita bohong atau hoaks. Diblokirnya internet di Papua menurut pemerintah dinilai efektif menekan penyebaran hoaks dan ujaran kebencian pun mengalami penurunan sejak akhir Agustus. Saat itu sejumlah kerusuhan mulai terjadi di Papua dan Papua Barat menyusul adanya tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Jawa Timur. #AksesInternet #Papua
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com