Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Asap di Riau Juga Berasal dari Sumatera Selatan dan Jambi

Kompas.com - 15/09/2019, 09:33 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Pusat Data, Infromasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Agus Wibowo mengatakan bahwa kabut asap yang terjadi di Riau tidak hanya berasal dari Riau.

Menurut dia, Sumatera Selatan dan Jambi juga menyumbang asap dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di daerah tersebut.

Di Riau, kata dia, secara umum tidak terdeteksi adanya hotspot oleh satelit.

"Tapi hasil laporan satgas kemarin sore, masih ada titik api yang belum padam dan mengeluarkan asap sehingga kondisi masih berasap," ucap Agus melalui siaran pers, Minggu (15/9/2019). 

"Bandara Padang juga berasap, dampak karhutla dari Sumsel, Jambi dan Riau. Jadi asap di Riau ini berasal dari Sumsel, Jambi, dan Riau sendiri," ucap dia. 

Baca juga: Kemarau di Riau Berlangsung hingga Oktober 2019, Kabut Asap Masih Pekat

Pada Minggu (15/9/2019) pagi, kata dia, jarak pandang di Riau hanya mencapai 1 kilometer saja pada pukul 07.00 WIB.

"Umumnya Riau masih berasap, jarak pandang 1 kilometer tadi pagi jam 7," kata dia.

Dari data BMKG pada Sabtu (14/9/2019) pukul 16.00 WIB, terdeteksi asap di wilayah Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Semenanjung Malaysia, Serawak Malaysia, dan Singapura.

Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah-wilayah tersebut berdampak pada kualitas udara yang dihirup masyarakat.

Baca juga: Dapat Kiriman Kabut Asap dari Penjuru Kalimantan, Langit Samarinda Mulai Pekat

Luas lahan terbakar akibat karhutla di wilayah Riau menurut catatan BNPB yaitu seluas 49.266 hektar.

Sejumlah luas lahan terbakar lahan gambut seluas 40.553 ha dan mineral 8.713 ha.

Karhutla yang masih terus berlangsung ini mengakibatkan dampak yang luas selain kerusakan lingkungan dan kesehatan, juga aktivitas kehidupan warga masyarakat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com