Lewat Telepon, Jokowi Minta Menteri, Panglima TNI, hingga Kapolri Selesaikan Masalah Karhutla di Riau

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta jajarannya untuk berkoordinasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap pekat di Provinsi Riau.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini.

"Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melalui sambungan telepon pada Jumat malam, 13 September 2019, untuk berkoordinasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau," kata Erlin dalam siaran pers, Sabtu (14/9/2019).

Baca juga: 12 Orang Jadi Korban Asap Karhutla Riau, Mayoritas Anak-anak dan Ibu Menyusui

Sementara itu, dalam penjelasannya kepada Biro Pers Sekretariat Presiden, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan di wilayah yang terdampak karhutla.

“Hasil hujan buatan hari ini (Jumat) hujan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,” ucap Panglima TNI.

Hadi mengatakan akan mengirim tambahan pesawat CN-295 dan Hercules untuk kembali membuat hujan buatan dengan skala yang lebih besar.

“Kami tambah pesawat untuk menebar garam langsung 3,5 ton sekaligus dengan pesawat CN,” ujar Hadi.

Menurut Panglima TNI, ia dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah terjun langsung ke lapangan untuk menangani karhutla beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, Kepala BMKG juga mengatakan bahwa ada potensi hujan di Provinsi Riau untuk hari ini.

Kepala BNPB telah memberikan keterangan pers pada hari ini, Sabtu, 14 September 2019, terkait langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya pemadaman karhutla.

Baca juga: 4 Fakta Baru Bencana Kabut Asap di Riau, Udara Semakin Pekat hingga Klaim Menhub

Doni meminta kepada seluruh elemen, khususnya pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati, wali kota, camat, lurah, hingga RT-RW, turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.

"Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli," ujar Doni.

Saat ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Doni Monardo telah berada di Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk memimpin langsung pengendalian karhutla.