Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 14/09/2019, 15:49 WIB
Ihsanuddin,
David Oliver Purba

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meminta jajarannya untuk berkoordinasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menimbulkan kabut asap pekat di Provinsi Riau.

Hal itu disampaikan Kepala Biro Pers Media dan Informasi Sekretariat Presiden Erlin Suastini.

"Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Kepala BNPB Doni Monardo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, dan Kepala BMKG Dwikorita Karnawati melalui sambungan telepon pada Jumat malam, 13 September 2019, untuk berkoordinasi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Riau," kata Erlin dalam siaran pers, Sabtu (14/9/2019).

Baca juga: 12 Orang Jadi Korban Asap Karhutla Riau, Mayoritas Anak-anak dan Ibu Menyusui

Sementara itu, dalam penjelasannya kepada Biro Pers Sekretariat Presiden, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) atau hujan buatan di wilayah yang terdampak karhutla.

“Hasil hujan buatan hari ini (Jumat) hujan di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau,” ucap Panglima TNI.

Hadi mengatakan akan mengirim tambahan pesawat CN-295 dan Hercules untuk kembali membuat hujan buatan dengan skala yang lebih besar.

“Kami tambah pesawat untuk menebar garam langsung 3,5 ton sekaligus dengan pesawat CN,” ujar Hadi.

Menurut Panglima TNI, ia dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian sudah terjun langsung ke lapangan untuk menangani karhutla beberapa waktu yang lalu.

Sementara itu, Kepala BMKG juga mengatakan bahwa ada potensi hujan di Provinsi Riau untuk hari ini.

Kepala BNPB telah memberikan keterangan pers pada hari ini, Sabtu, 14 September 2019, terkait langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya pemadaman karhutla.

Baca juga: 4 Fakta Baru Bencana Kabut Asap di Riau, Udara Semakin Pekat hingga Klaim Menhub

Doni meminta kepada seluruh elemen, khususnya pejabat-pejabat daerah mulai dari bupati, wali kota, camat, lurah, hingga RT-RW, turut membantu untuk bersinergi melakukan upaya pengendalian karhutla.

"Kita tidak ingin kehabisan tenaga, energi, uang, biaya dan sebagainya hanya karena penanganan belum optimal. Sekali lagi saya berharap bupati, wali kota, camat, lurah lebih peduli," ujar Doni.

Saat ini, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala BNPB Doni Monardo telah berada di Pekanbaru, Provinsi Riau, untuk memimpin langsung pengendalian karhutla.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Gugatan Perdata Keluarga Brigadir J Terhadap Ferdy Sambo dkk Lanjut ke Tahap Mediasi

Nasional
Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Hasil Rekapitulasi KPU: PAN Unggul di Provinsi Maluku, Diikuti PKS dan PDI-P

Nasional
Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Mendes Abdul Halim Bantah PKB Ditawari Jatah Kursi di Kabinet Prabowo saat Bertemu Jokowi

Nasional
KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

KPU Rekapitulasi Suara Papua dan Papua Pegunungan Hari Terakhir, Besok

Nasional
Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Ketua PPLN Kuala Lumpur Akui 81.000 Surat Suara Tak Terkirim lewat Pos

Nasional
Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Komite HAM PBB Soroti Netralitas Jokowi pada Pilpres, Komisi I DPR: Dia Baca Contekan

Nasional
Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Caleg Terancam Gagal di Dapil DIY: Eks Bupati Sleman hingga Anak Amien Rais

Nasional
Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Jatam Laporkan Menteri Bahlil ke KPK atas Dugaan Korupsi Pencabutan Izin Tambang

Nasional
Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Draf RUU DKJ: Gubernur Jakarta Dipilih lewat Pilkada, Pemenangnya Peraih Lebih dari 50 Persen Suara

Nasional
900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

900 Petugas Haji Ikut Bimtek, Beda Pola dengan Tahun Lalu

Nasional
Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Proses Sengketa Pemilu Berlangsung Jelang Lebaran, Pegawai MK Disumpah Tak Boleh Terima Apa Pun

Nasional
Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Budi Arie Mengaku Belum Dengar Keinginan Jokowi Ingin Masuk Golkar

Nasional
PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

PKB Ingin Hasil Pemilu 2024 Diumumkan Malam Ini

Nasional
Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Hasto Bilang Suara Ganjar-Mahfud Mestinya 33 Persen, Ketum Projo: Halusinasi

Nasional
KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

KPK Duga Pelaku Korupsi di PT PLN Rekayasa Anggaran dan Pemenang Lelang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com