Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPP PDI-P Nilai Pilkada 2020 Akan Lebih Kuras Energi Dibanding Pemilu 2019

Kompas.com - 14/09/2019, 11:30 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

PONTIANAK, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI-P Bidang Pemenangan Pemilu, Bambang Wuryanto mengatakan, agenda Pilkada Serentak 2020 akan lebih menguras tenaga dibandingkan Pemilu Serentak 2019.

Sebab, pilkada yang akan digelar di 270 daerah itu memiliki perbedaan dengan kompetisi Pemilu 2019 dalam hal strategi.

"Pilkada serentak ini akan menguras energi. Dulu kan strategi partai sudah ketahuan, pileg dan pilpres," kata Bambang saat ditemui di Kabupaten Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu (14/9/2019).

Bambang mengatakan, pertarungan calon kandidat dalam Pilkada 2020 memiliki karakter dan strategi yang berbeda di tiap daerah.

Baca juga: PDI-P Buka Pintu untuk Menantu Jokowi jika Maju Pilkada Kota Medan

Oleh karena itu, tugas partai menjadi bertambah, yaitu mencari strategi pemenangan yang dibutuhkan di daerah tersebut.

"Pilkada yang tarung banyak, tiap daerah punya karakter sendiri, arah bertempurnya tergantung paslon. Sebagian besar strategi ditentukan oleh paslon," ujarnya.

Selanjutnya, Bambang tak menampik bahwa partai politik yang berbeda pilihan dalam Pemilu 2019 akan cair pada Pilkada 2020.

Partai yang tadinya berkoalisi pada Pemilu 2019 bisa menjadi seteru pada Pilkada 2020 di daerah tertentu.

"Nanti bisa saja kita berkawan dengan Gerindra, kadang-kadang berkawan dengan PKS. Itu fakta lapangan sebelumnya sudah terjadi," ucap Bambang.

"Misalnya, pemilu gubernur PDI-P berkoalisi dengan partai A. Di pilbupati dan pilwakot PDI-P bertabrakan dengn partai A," kata dia.

Adapun, Pilkada Serentak 2020 akan digelar di 270 daerah. Rincian daerah yang akan menggelar Pilkada 2020, yakni 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Baca juga: Sekjen PDI-P Ungkap Protes Zulkifli Hasan Saat PAN Tak Dapat Kursi DPR di Jateng

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Peringati Hari Buku Sedunia, Fahira Idris: Ketersediaan Buku Harus Jadi Prioritas Nasional

Nasional
KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

KPK Terima Pengembalian Rp 500 Juta dari Tersangka Korupsi APD Covid-19

Nasional
Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Megawati Diyakini Tak Goyah, PDI-P Diprediksi Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Digugat ke Pengadilan, Bareskrim: Penetapan Tersangka Kasus TPPU Panji Gumilang Sesuai Fakta

Nasional
Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Soal Peluang PDI-P Gabung Koalisi Prabowo, Guru Besar UI: Megawati Tegak, Puan Sejuk

Nasional
Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Jokowi Minta Kepala BNPB Cek Masyarakat Sulbar yang Belum Dapat Bantuan Pascagempa

Nasional
Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Jokowi Beri Isyarat Perpanjang Masa Jabatan Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif

Nasional
Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Jokowi Janji Bakal Bangun Asrama dan Kirim Mobil Listrik ke SMK 1 Rangas

Nasional
Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Prabowo-Gibran Bersiap Kembangkan Koalisi Pasca-putusan MK

Nasional
Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Dirut Pertamina Paparkan Bisnis Terintegrasi yang Berkelanjutan di Hannover Messe 2024

Nasional
KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

KPK Nyatakan Siap Hadapi Gugatan Gus Muhdlor

Nasional
“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

“Dissenting Opinion”, Hakim MK Arief Hidayat Usul Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Jokowi Resmikan 147 Bangunan Pascagempa dan 3 Ruas Jalan Daerah di Sulbar

Nasional
Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Pertemuan Megawati-Prabowo, PDI-P: Yang Sifatnya Formal Kenegaraan Tunggu Rakernas

Nasional
Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Prabowo Akan Bertemu Tim Hukumnya Hari Ini, Bahas Putusan MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com