Pimpinan Baru KPK Dikritik, PDI-P Minta Mereka Buktikan Kinerjanya

PONTIANAK, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menilai, pro dan kontra selalu terjadi dalam pemilihan pimpinan baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hasto meminta, lima pimpinan baru KPK, yakni Irjen Firli Bahuri, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata memiliki komitmen dan membuktikan kinerjanya dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi yang penting sebuah komitmen, karena publik akan melihat dan ini menjadi tanggung jawab bagi pimpinan (KPK) yang baru untuk membuktikan kinerjanya," kata Hasto saat ditemui di Hotel My Home, Sintang, Pontianak, Kalimantan Barat, Jum'at (13/9/2019).

Hasto merespons penolakan terhadap pimpinan KPK yang terpilih ini.

Baca juga: YLBHI: Serangan Kepada KPK Sama Dengan Serangan ke Demokrasi

Ia berharap, lima pimpinan KPK yang baru dapat mengedepankan pemberantasan korupsi melalui pencegahan dengan prinsip keadilan dan taat pada mekanisme hukum.

"Tidak boleh ada lagi penetapan tersangka secara tergesa-gesa tanpa melalui bukti-bukti yang kuat. Tidak boleh ada lagi mekanisme penyadapan yang ditujukan karena intervensi kepentingan pihak-pihak tertentu," ucap dia. 

"Tidak boleh lagi ada kasus-kasus penetapan tersangka bertahun-tahun, tanpa ada sebuah kejelasan terhadap mekanisme hukumnya," kata Hasto. 

Selanjutnya, Hasto mengatakan, partainya mengapresiasi terpilihnya lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023.

PDI-P, kata Hasto, terus mendukung pemberantasan dan pencegahan korupsi, mulai dari internal partai sampai ke legislatif.

"Di mana partai bertindak proaktif melakukan sosialisasi untuk mencegah agar seluruh petugas partai, baik di struktur partai, eksekutif maupun legislatif tidak menyalahgunakan kekuasaan," kata dia. 

Baca juga: Persatuan Guru Besar Indonesia Soroti Sejumlah Masalah dalam Revisi UU KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memiliki pimpinan baru. Lima pimpinan baru itu ialah Irjen Firli Bahuri selaku ketua, Nawawi Pomolango, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata sebagai wakil ketua.

Lima orang itu dipilih Komisi III DPR di tengah munculnya isu pelemahan KPK.

Sejak awal, proses seleksi kerap mendapat kritik dari masyarakat lantaran Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK dinilai publik tak transparan dalam memilih nama-nama untuk disodorkan ke Presiden Joko Widodo.

Sebelum presiden menyodorkan 10 nama calon pimpinan KPK, publik ramai-ramai menolak. Sebab, beberapa nama dinilai publik cacat integritas.