Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sosok Habibie dalam Kenangan Jokowi...

Kompas.com - 11/09/2019, 18:54 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengenang almarhum Bacharudin Jusuf Habibie sebagai sosok negarawan yang layak dijadikan teladan.

Dalam konferensi pers di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Rabu (9/11/2019) petang, Presiden Jokowi mengatakan, setiap negara diterpa masalah, pasti Habibie selalu menyampaikan saran kepada pemerintah.

"Dalam setiap persoalan yang ada di negara kita ini, baik yang berkaitan dengan ekonomi, kebangsaan, beliau selalu langsung menyampaikan solusinya, jalan keluarnya," kata Presiden Jokowi.

Baca juga: Habibie Wafat, Jokowi: Saya Sampai di RSPAD Beliau Sudah Tidak Ada

Komunikasi tersebut, lanjut Jokowi, dilakukan dengan fleksibel. Kadang Habibie sendiri yang datang ke Istana Kepresidenan. Namun, pernah juga Presiden yang menyambangi kediaman Habibie di bilangan Kuningan.

"Kadang sering beliau datang ke Istana atau saya yang datang ke rumah Pak Habibie," ujar Presiden.

"Jadi, saya kira beliau adalah seorang negarawan yang patut kita jadikan contoh dan suri tauladan di kehidupan," lanjut dia.

Diberitakan, putra Presiden ke-3 RI Bacharudin Jusuf Habibie, Thareq Kemal Habibie, mengonfirmasi meninggalnya sang ayah.

Baca juga: INFOGRAFIK: Bacharuddin Jusuf Habibie

"Dengan sangat berat, mengucapkan, ayah saya, Bacharudin Jusuf Habibie, Presiden ke-3 RI, meninggal dunia jam 18.03 WIB," ujar Thareq di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Thareq mengatakan, sang ayah meninggal dunia karena sudah berusia tua sehingga sejumlah organ dalam tubuhnya mengalami degenerasi. Salah satunya adalah jantung.

Ia sekaligus mengapresiasi tim dokter yang selama ini menangani sang ayah selama dalam perawatan. 

 

Kompas TV Sejumlah menteri menyampaikan pesan terakhir jelang berakhirnya pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Bermula dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang pamit kepada pegawainya. Tjahjo pamit usai lantik pejabat di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di kantor Kemendagri, Kamis (15/8/19). Dilansir Kompas.com, Tjahjo memohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan selama bekerja hampir 5 tahun. Tjahjo mengaku pegang prinsip TNI dalam jalani hidupnya, yakni taat instruksi. Maka bila tak dipercaya lagi mengemban amanah untuk jadi menteri pada kabinet berikutnya, Tjahjo mengaku siap. Ada pula Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang berpamitan. Menteri Susi sampaikan permintaan maaf pada awak media di kantornya, Senin (9/9/19). Susi mengaku hanya manusia biasa yang tak luput dari salah dan khilaf. Ia juga mengucapkan terima kasih pada staf KKP yang selama ini membantunya. Selain pada staf, Susi juga berpamitan pada anggota DPR saat raker dengan Komisi IV. Ia meminta maaf karena dirinya kerap keras kepala selama lima tahun memimpin KKP. Ia menyebut, hal itu dilakukan karena miliki obsesi perbaiki sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan juga berpamitan, Senin (9/9/19). Saat itu, Luhut sedang melakukan rapat kerja dengan badan anggaran DPR. Luhut berharap silaturahmi tetap berjalan meski perubahan terjadi, baik di pemerintahan maupun DPR. Presiden Jokowi menyatakan sudah mengantongi nama-nama menteri yang ia pilih untuk membantunya pada periode kedua. Jokowi sebut, ada menteri yang bertahan di kabinet, tapi ada pula menteri yang harus pergi untuk tugas lain yang lebih tepat. #KabinetJokowi #MenteriJokowi #JokowiMarufAmin
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com