Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkominfo: Bukalapak PHK 100 dari 2.600 Karyawan, Itu Wajar

Kompas.com - 11/09/2019, 16:22 WIB
Ihsanuddin,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara angkat bicara mengenai kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang terjadi di salah satu perusahaan unicorn Indonesia, Bukalapak.

Rudiantara mengaku telah mendapatkan informasi bahwa karyawan yang terkena PHK hanya 100 orang.

Jumlah tersebut, menurut Rudiantara, cukup kecil dibandingkan jumlah karyawan Bukalapak yang mencapai 2.600 orang.

"Saya diberi tahu ada 100 (PHK) dari 2.600. Kecil itu dari dinamika bisnis start up yang perubahannya sangat cepat. Menurut saya ini hal yang wajar," ujar Rudiantara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Bukalapak soal Kabar PHK: Penataan Diri Perusahaan Harus Dilakukan

Rudiantara membantah Bukalapak melakukan PHK karena masalah keuangan. Menurut dia, ini hanya strategi bisnis.

Ke depan, dia yakin Bukalapak akan menambah pegawai lagi karena pertumbuhan bisnisnya cukup cepat hingga 3 kali lipat.

"Logikanya, pasti dia akan nambah pegawainya. Hanya ini istilahnya ada yang tidak sesuai dengan strateginya, itu yang sekarang keluar, tetapi pasti akan membutuhkan tambahan yang sesuai dengan strateginya. Ada yang keluar pasti ada yang masuk. Lain dengan perusahaan yang dikatakan mau tutup rugi," ujar dia. 

Perusahaan e-commerce yang telah menyandang status unicorn, Bukalapak, dikabarkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para karyawannya.

Menanggapi hal tersebut, Chief of Strategy Officer of Bukalapak Teddy Oetomo mengungkapkan, Bukalapak perlu melakukan penataan diri untuk mengikuti dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang kian maju.

"Bukalapak bertujuan untuk menjadi perusahaan yang terus tumbuh dan menciptakan dampak positif untuk Indonesia. Oleh karena itu, kami perlu melakukan penyelarasan secara internal untuk menerapkan strategi bisnis jangka panjang kami, melakukan penataan yang diperlukan, serta menentukan arah selanjutnya," kata Teddy dalam siaran pers, Selasa (10/9/2019).

Baca juga: Bukalapak Dikabarkan PHK Karyawan, Ada Apa?

Teddy mengatakan, menjadi sustainable e-commerce alias perusahaan e-dagang yang menghasilkan keuntungan sangat penting bagi perusahaannya.

Menurut dia, saat ini, Bukalapak telah melangkah ke tahap yang lebih jauh tak hanya sekadar pertumbuhan GMV.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com