Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Pastikan Tak Ada WNI Terdampak Langsung Aksi Demo Hong Kong

Kompas.com - 11/09/2019, 12:55 WIB
Haryanti Puspa Sari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memastikan, hingga saat ini, tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang terdampak langsung aksi unjuk rasa besar-besaran di Hong Kong beberapa bulan terakhir.

Retno mengatakan, WNI di negara tersebut hanya terkena dampak tidak langsung, misalnya gangguan akses transportasi publik.

"Dapat kami laporkan bahwa sampai saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban langsung aksi demonstrasi di Hong Kong. Dampak terhadap WNI lebih bersifat dampak yang tidak langsung yaitu gangguan terhadap akses transportasi publik," kata Retno dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Baca juga: Mahathir: Demo Hong Kong Bukti Keterbatasan Satu Negara Dua Sistem

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kanan) dan Menkominfo Rudiantara (kedua kiri) mengikuti rapat kerja gabungan bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat kerja tersebut membahas perkembangan penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.ANTARA FOTO/PUSPA PERWITASARI Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu (kanan) bersama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi (kedua kanan) dan Menkominfo Rudiantara (kedua kiri) mengikuti rapat kerja gabungan bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Rapat kerja tersebut membahas perkembangan penanganan situasi keamanan di Papua dan Papua Barat. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/ama.
Retno mengatakan, selama aksi demonstrasi menuntut penolakan Rancangan Undang-undang Ekstradisi itu berlangsung, pihaknya melalui Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Hong Kong telah memberikan bantuan dan pendampingan kepada lebih dari 100 WNI di Hong Kong.

"Antara lain 57 orang tim renang DKI Jakarta pada tanggal 12 Agustus dan 30 orang kontingen Olimpiade matematika pada tanggal 1 September 2019," ujarnya.

Retno mengatakan, pihaknya melalui KJRI Hong Kong mendirikan help desk di Bandara Internasional Hong Kong.

Menurut Retno, KJRI juga memberikan informasi terbaru, jadwal dan titik-titik lokasi terjadinya aksi demonstrasi melalui website, sosial media dan aplikasi safe travel.

"Jadi KJRI membuka satu help desk di Bandara Hongkong ada WNI yang terdampak, karena adanya ganguan di bandara maka dapat langsung menghubungi help desk di bandara," tutur dia.

Baca juga: Pemimpin Hong Kong Kembali Peringatkan AS untuk Tidak Ikut Campur

"Dan itu kita umumkan melalui running text pada waktu itu. Kemudian hot line aktif 24 jam dan kita menyampaikan imbauan dan jadwal serta lokasi demonstrasi melalui website dan social media KJRI Hong Kong, serta memberikan update situasi melalui aplikasi safe travel Kementerian Luar Negeri," sambungnya.

Selanjutnya, Retno mengatakan, Kemenlu di Jakarta dan KJRI Hong Kong telah menyiapkan beberapa rencana untuk mengantisipasi apabila situasi di Hong Kong kian parah.

"Selain itu Kemenlu dan KJRI Hong Kong telah menyiapkan beberapa rencana untuk mengantisipasi apabila situasi memburuk," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com