Kepala BIN: Tokoh Papua yang Bertemu Jokowi Siap Jadi Ujung Tombak NKRI

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan ikut mendampingi Presiden Joko Widodo saat bertemu tokoh Papua dan Papua Barat di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (10/9/2019).

Budi bahkan membuka pertemuan tersebut. Ia menyebut, tokoh Papua yang hadir memiliki komitmen terhadap NKRI.

"Mereka semua sudah berkomitmen untuk siap menjadi ujung tombak, ujung tombak bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, demi untuk kemajuan Papua," kata Budi.

Ia menyebut, ada 61 tokoh yang hadir. Mereka terdiri dari pejabat daerah, tokoh adat, tokoh agama, hingga para mahasiswa.

Baca juga: Jokowi Janji ke Papua Paling Lambat Oktober

Sebagian dari mereka tinggal di Papua dan Papua Barat. Namun, ada juga yang tinggal di wilayah lain seperti Maluku, Sulawesi Selatan, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta dan Banten.

Mereka semua sudah tiba di Jakarta untuk mengikuti pertemuan ini sejak Minggu (8/9/2019).

"Para tokoh tentunya di dalam kesempatan yang sangat luar biasa dapat menyampaikan aspirasi yang sangat dalam yang terkait bagaimana memajukan Papua dalam meningkatkan kesejahteraan dalam bingkai NKRI," kata Budi Gunawan.

Adapun pertemuan ini sudah direncanakan Jokowi sejak aksi protes yang berujung kericuhan pecah di sejumlah wilayah di Papua bulan Agustus lalu.

Aksi protes itu dipicu oleh perlakuan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berada di Surabaya dan Malang.

Dalam pertemuan, para tokoh Papua menyampaikan sembilan permintaan kepada Jokowi dan pemerintah pusat.

Baca juga: Tokoh Papua Beri 10 Hektar Tanah untuk Bangun Istana Presiden

Permintaan itu di antaranya mereka ingin pemerintah membangun asrama mahasiswa Papua di tiap kota lokasi studi serta menjamin keamanan seluruh mahasiswa Papua.

Ada juga permintaan untuk membangun Istana Presiden di Jayapura.

Selain Budi Gunawan, dalam pertemuan ini Jokowi didampingi Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya.