Bamsoet: Selesaikan Permasalahan di Papua dengan Solusi Ini

KOMPAS.com - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan perlu dibuat solusi jangka pendek, menengah, dan panjang dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.

Salah satu solusi jangka pendek adalah melalui dialog dengan pendekatan hati.

Pasalnya, menurut Bambang yang dibutuhkan masyarakat Papua saat ini adalah kehadiran negara dan pemerintah yang menyentuh hati mereka sebagai sesama anak bangsa, setelah beberapa waktu lalu sempat terlukai hati dan harga dirinya.

Baca juga: Belum Tarik Personel BKO di Papua, Ini Pertimbangan Polri

"Presiden Joko Widodo kabarnya akan menyelenggarakan dialog dengan masyarakat Papua. Saya usulkan dalam dialog tersebut menyertakan tujuh wilayah budaya terdiri dari Mamta/Tabi, Seireri, Bomberai, Doberai, Meepago, Haanim, dan Lapago," ujarnya saat mengisi diskusi Mencari Solusi Permanen Atas Persoalan Papua di Menara Kompas, Jakarta, Jumat (6/9/19).

Menurutnya, masing-masing wilayah budaya bisa mengirimkan tiga orang wakil, ditambah perwakilan Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua dan DPR Papua Barat, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Papua dan Papua Barat.

"Tak lupa juga tokoh agama, tokoh perempuan, serta tokoh pemuda," lanjut pria yang akrab disapa Bamsoet.

Jangka menengah

Legislator Dapil VII Jawa Tengah ini menambahkan, dalam jangka menengah perlu ada affirmative action menempatkan putra-putri Papua yang memenuhi syarat untuk mengisi posisi Eselon II dan Eselon I di berbagai pos kementerian/lembaga negara.

Begitu juga dalam seleksi TNI/Polri, baik dalam penerimaan Tamtama, Bintara atau Perwira. 

"Dengan begitu semua prasangka buruk tentang perlakukan terhadap masyarakat Papua bisa dikikis. Dengan menduduki jabatan prestisius di kementerian/lembaga ataupun TNI/Polri, bukan hanya menjadi kebanggaan bagi yang bersangkutan, melainkan juga bagi keluarga besarnya yang berada di Papua," tambah Bamsoet.

Tak hanya itu, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini memandang, setelah beroperasi lebih dari 52 tahun dan pemerintah Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport, maka sudah waktunya memberikan kesempatan kepada putra-putri Papua menjabat posisi Direktur di PT Freeport Indonesia.

Baca juga: Setelah Era Gus Dur, Ada Kekeliruan dalam Memahami Persoalan Papua

Begitu pun dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat Papua menunjukkan kebolehannya. 

Berbagai perusahaan yang beroperasi di Papua seharusnya juga diwajibkan mempekerjakan masyarakat Papua. Setidaknya, 80 persen pekerja dari Papua dan 20 persen dari luar wilayah Papua.

"Pembatasan migrasi tenaga kerja dari luar Papua perlu dilakukan agar jangan sampai masyarakat Papua terpinggirkan. Padahal berbagai perusahaan tersebut beroperasi di tanah Papua," papar Bamsoet.

https://pesona.travel Tarian selamat datang asal Papua.

Jangka panjang

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menjelaskan, dalam jangka panjang, pemanfaatan dana otonomi khusus (Otsus) juga perlu disempurnakan dan diperkuat sehingga bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Papua.

Dengan dana Otsus yang digelontorkan hingga mencapai Rp 115 triliun pada 2019, belum terlihat adanya peningkatan kesejahteraan dan kehidupan masyarakat Papua.