Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Formappi Prediksi Kinerja Anggota DPR Baru Tak Jauh Berbeda dari Periode Sebelumnya

Kompas.com - 05/09/2019, 16:31 WIB
Christoforus Ristianto,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) memprediksi produktifitas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 dalam membuat undang-undang tidak akan jauh berbeda dengan periode sebelumnya.

Peneliti Formappi Lucius Karus, menyatakan, hal itu disebabkan wakil rakyat yang melenggang ke Senayan masih didominasi petahana.

"Petahana yang tak menunjukkan kinerja yang baik memperlihatkan kinerja periode berikutnya tak akan jauh berbeda produktifitasnya," kata Lucius dalam diskusi bertajuk "Anatomi Caleg DPR RI Terpilih Pemilu 2019" di kantor Formappi, Jakarta Timur, Kamis (5/9/2019).

Baca juga: Formappi: Ada 48 Anggota DPR Terpilih yang Mungkin Bangun Dinasti Politik

Rincian anggota DPR baru yaitu, petahana sebanyak 321 orang dan wajah baru sebanyak 254 orang.

Jumlah ini termasuk 21 orang anggota DPR terpilih 2014 yang di-PAW namun maju kembali di Pemilu 2019.

Ia menambahkan, rendahnya produktifitas anggota DPR bisa dari segi administratif, seperti kehadiran mereka dalam rapat yang jarang dihadiri para legislator.

Menurutnya, hampir selalu ruangan rapat tampak kosong saat sidang di parlemen.

Baca juga: Formappi Nilai Fungsi Pengawasan DPR Tidak Optimal, Ini Alasannya

Selain itu, berdasarkan catatan Formappi, anggota DPR periode 2014-2019 hanya mampu 78 atau 40 persen rancangan undang-undang (RUU) dari target Program Legislasi Nasional (Prolegnas) sebanyak 189 RUU.

Di luar RUU target Prolegnas, Lucius berpendapat, ada beberapa hal yang juga mendorong kondisi ini terjadi. Pertama, tak ada evaluasi dari masyarakat.

"Buktinya, figur-figur lama tetap saja terpilih kembali, meski kinerjanya jauh dari kata baik," ungkapnya kemudian.

Baca juga: Formappi Nilai Produktivitas Legislasi DPR Rendah

Selain itu, seperti diungkapkan Lucius, ada juga kesalahan dari partai politik, terutama dalam meregenerasi kader baru di DPR.

Baginya, parpol seakan-akan abai mengakomodasi kader-kader yang punya kinerja lebih baik.

“Dalam periode 2014-2019 juga banyak kader yang terbukti kinerjanya buruk, namun dicalonkan kembali dan terpilih kembali. Dengan demikian parpol masih punya tugas berat untuk mengontrol kader-kader dalam melaksanakan tupoksi di DPR,” pungkasnya.

Kompas TV Sejumlah politisi dari Partai Solidaritas Indonesia mendatangi DPR Hari ini (7/12). Mereka menyerahkan surat permohonan transparansi kinerja DPR karena dinilai menurun setiap tahunnya. Sebelumnya, menurunnya kinerja para wakil rakyat tersebut juga disoroti oleh Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia atau Formappi. Peneliti Formappi, Lucius Karus Menyatakan, rendahnya kinerja dpr terlihat dari jumlah undang-undang yang disahkan hingga dua pimpinan DPR yang terjerat kasus korupsi.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'One Way', 'Contraflow', dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

"One Way", "Contraflow", dan Ganjil Genap di Tol Trans Jawa Sudah Ditiadakan

Nasional
Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Minta Maaf jika Ada Antrean dan Keterlambatan Selama Arus Mudik dan Balik Lebaran 2024

Nasional
KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

KPK Sebut Tak Wajar Lonjakan Nilai LHKPN Bupati Manggarai Jadi Rp 29 Miliar dalam Setahun

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Serahkan Kesimpulan ke MK, KPU Bawa Bukti Tambahan Formulir Kejadian Khusus Se-Indonesia

Nasional
Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Tim Hukum Anies-Muhaimin Serahkan 35 Bukti Tambahan ke MK

Nasional
PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

PPP Siap Gabung, Demokrat Serahkan Keputusan ke Prabowo

Nasional
PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

PDI-P Jaring Nama Potensial untuk Pilkada DKI 2024, yang Berminat Boleh Daftar

Nasional
Hasto Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Hasto Sebut "Amicus Curiae" Megawati Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Iran Serang Israel, Jokowi Minta Menlu Retno Upayakan Diplomasi Tekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

Nasional
Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nilai Tukar Rupiah Terus Melemah, Gubernur BI Pastikan Akan Ada Intervensi

Nasional
PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya 'Survive'

PDI-P Dukung PPP Lakukan Komunikasi Politik supaya "Survive"

Nasional
PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

PPP Siap Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, PAN: Jangan Cuma Bicara, tapi Akui Kemenangan 02

Nasional
Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Kesimpulan Tim Ganjar-Mahfud: Jokowi Lakukan Nepotisme dalam 3 Skema

Nasional
Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Diduga Terima Gratifikasi Rp 10 M, Eko Darmanto Segera Disidang

Nasional
PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

PKB Sebut Prabowo dan Cak Imin Belum Bertemu Setelah Pilpres 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com