Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pembahasan Pemindahan Ibu Kota di DPR Diprediksi Alot

Kompas.com - 03/09/2019, 18:05 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Media Survei Nasional (Median) Rico Marbun memprediksi pembahasan rencana pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur di DPR dapat berlangsung alot.

Pasalnya, mayoritas konstituen partai politik yang duduk di parlemen menyatakan tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

"Jangan sampai nanti misalnya Presiden sudah menentukan, ternyata partai politik yang ada di DPR karena melihat bahwa sebagian besar konstituennya itu tidak mendukung keputusan Pak Jokowi akhirnya memutuskan untuk menolak (ibu kota pindah)," kata Rico dalam konferensi pers di kawasan Cikini, Selasa (3/9/2019).

Baca juga: Nama Ibu Kota Baru akan Disayembarakan

Rico memprediksi, partai politik akan sangat berhati-hati dalam menanggapi rencana pemindahan ibu kota. Sebab, keputusan partai politik akan sangat berpengaruh pada perolehan suara mereka di Pemilu 2024 mendatang.

"Kalau ternyata konstituen dari partai politik pendukung Jokowi maupun tidak yang menyatakan tidak setuju itu membesar, ini nanti akan ada hukuman politik di 2024 nanti yang bisa diberikan oleh konstituen kepada partainya," ujar Rico.

Oleh karena itu, Rico menilai Presiden Joko Widodo dan Pemerintah memiliki pekerjaan rumah untuk meyakinkan publik atas rencana pemindahan ibu kota agar rencana itu berjalan mulus di DPR.

"Pemerintah harus sekuat tenaga meyakinkan publik dan membuka data-data seluas-luasnya, ini lho alasan sebenarnya krnapa kita harus pindah, ini lho akan lebih efisien, ini ekonomi akan meningkat sekian persen sekian persen," kata Rico lagi.

Sebelumnya, Median merilis hasil survei mereka yang menunjukkan 45,3 responden tidak setuju dengan rencana pemindahan ibu kota sedangkan hanya ada 40,7 persen responden yang menyetujui rencana tersebut.

Survei tersebut digelar pada 26-30 Agustus 2019 lalu melibatkan 1.000 responden. Survei yang dilakukan dengan metode multistage random sampling ini memiliki margin of error sebesar 3,09 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Baca juga: Tempat Ibadah Jadi Bangunan Pertama di Ibu Kota Baru, Jokowi: Supaya Berkah

Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan Timur. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019). 

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Pemerintah bersama DPR harus merevisi sejumlah undang-undang untuk secara resmi memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Idrus Marham Sebut Jokowi-Gibran ke Golkar Tinggal Tunggu Peresmian

Nasional
Logo dan Tema Hardiknas 2024

Logo dan Tema Hardiknas 2024

Nasional
Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com