Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menhub: Belum Ada Koordinasi Batasi Orang Asing ke Papua dan Papua Barat

Kompas.com - 03/09/2019, 12:31 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya belum berkoordinasi dengan instansi terkait perihal pembatasan akses bagi pihak asing untuk masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.

"Belum, belum (berkoordinasi dengan kementerian terkait). Mungkin dalam waktu dekat kita akan lakukan koordinasi," ujar Budi ketika ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Budi mengatakan, penerbangan dari luar negeri ke tanah Papua selama ini memang sangat minim.

Baca juga: Wiranto: Papua dan Papua Barat Tak Dibuka Bebas untuk Orang Asing

Bahkan, hal itu sudah terjadi sebelum kerusuhan di sejumlah titik di Papua dan Papua Barat.

Kendati demikian, ia mengaku belum ada pembicaraan terkait pembatasan penerbangan dari luar negeri ke Papua.

"Belum kita bicarakan (soal pembatasan penerbangan)," tutur dia.

Menurutnya, proses penerbangan, baik pendaratan maupun lepas landas, di Papua dan Papua Barat masih berjalan normal.

"Insya Allah relatif tidak ada gangguan di Jayapura. Jadi sejak kejadian masif di tempat lain pun, di Jayapura, take off, landing-nya masih berjalan dengan normal," kata Budi.

Baca juga: Polri: Pihak Asing Diduga Memprovokasi agar Masalah Papua Bisa Dibawa ke PBB

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto menyatakan saat ini pemerintah tak membuka akses bagi pihak asing untuk masuk ke wilayah Papua dan Papua Barat.

Hal itu dilakukan untuk menjaga situasi Papua dan Papua Barat tetap kondusif dan aman.

"Jadi kemarin pada saat rapat dengan Menteri Luar Negeri dan sudah memastikan bahwa sekarang tidak leluasa kita buka dalam keadaan seperti ini. Papua, Papua Barat tidak kami buka seluas-luasnya kepada kedatangan orang asing disana," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Polri: Pihak Asing Memanas-manasi, padahal Masyarakat Papua Enjoy dengan NKRI

Ia mengatakan pemerintah masih membatasi dengan menyaring pihak yang hendak masuk ke Papua dan Papua Barat hingga situasi benar-benar kondusif.

Nantinya, pembatasan tersebut akan dicabut jika situasi sudah aman sepenuhnya.

"Ada filter-filter yang kami lakukan. Jika keadaan nanti sudah kondusif, sudah aman, silakan. Ini adalah hak negara kita untuk melakukan itu," lanjut Wiranto.

Kompas TV Kementerian Luar Negeri merespon terkait pernyataan Kapolri tentang adanya keterlibatan jaringan internasional dalam kasus kerusuhan yang terjadi di Papua. Wakil Menteri Luar Negeri Abdurrahman Muhammad Fachir menilai tidak ada keterlibatan negara lain dalam kerusuhan Papua. Namun Kementerian Luar Negeri menduga ada kelompok sparatis yang berada di luar negeri. Sebelumnya polisi menyebut ada dugaan keterlibatan kelompok jaringan internasional dalam penyebaran berita bohong dan provokasi yang memicu kerusuhan di Papua. Polri bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dan jaringan intelijen untuk mengungkap jaringan penyebar hoaks tentang kerusuhan Papua. #Papua #Kemenlu #AksiSeparatis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com