JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko menyatakan Presiden Joko Widodo memiliki alasan khusus mengapa belum berkunjung ke Papua hingga saat ini.
Ia mengatakan, Presiden hendak menekankan rantai komando dalam menyelesaikan permasalahan di Papua.
Karena itu, Presiden menyerahkan terlebih dahulu penanganan masalah keamanan di Papua kepada Polri dan TNI yang dikoordinasikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
"Ya, kan pekerja itu ada hierarkisnya. Ya tidak? Jadi, makanya di militer ada komandan batalyon, komandan brigade, panglima, ada KSAD, Panglima TNI. Itu kalau situasi itu harus, nanti kalau langsung Presiden ke sana pekerjaan yang di bawah apa?" ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).
Baca juga: Brimob Polda Kepri Hibur Anak-anak Demi untuk Pulihkan Keamanan di Papua
Ia menambahkan kerja dengan rantai komando itu harus dibangun agar masalah tertangani dengan baik.
"Komando ini harus dibangun. Semuanya agar berpikir keras mengatasi pada level jabatan masing-masing," lanjut dia.
Diberitakan, dugaan tindakan rasis terhadap mahasiswa asal Papua di Kota Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang.
Baca juga: Bagaimana Kiprah Benny Wenda, Tokoh Separatis Papua, di Forum Internasional?
Terjadi kerusuhan di beberapa kota, antara lain Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Mimika. Selain itu, demo di Kota Jayapura juga berakhir ricuh pada Kamis (29/8/2019).
Aparat kepolisian dan TNI mengevakuasi ribuan peserta aksi unjuk rasa yang sempat menginap Kantor Gubernur Papua, Jumat (30/8/2019) ini. Hal itu untuk mencegah bentrokan antarmassa di sana.
Massa diketahui membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang bersebelahan dengan kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.
Masih dari sumber yang sama, tidak hanya membakar kantor serta fasilitas layanan publik, pendemo juga membakar Kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) yang terletak di Jalan Raya Abepura.