Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Arsul Minta Tito Jangan Sampaikan Hal yang Belum Jelas Kebenarannya

Kompas.com - 02/09/2019, 15:20 WIB
Kristian Erdianto,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi III dari Fraksi PPP Arsul Sani mengkritik pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang menduga adanya keterlibatan pihak asing terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Menurut Arsul, penegak hukum semestinya tidak boleh melontarkan pernyataan sembarangan yang tidak mempunyai dasar hukum yang jelas.

"Kalau penegak hukum, tidak boleh seperti itu. Yang boleh seperti itu kan politisi. Tidak boleh dia menyampaikan pernyataan seperti ini, tapi kemudian tidak jelas kebenarannya," ujar Arsul saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Baca juga: Rusuh di Papua, Kapolri Duga Ada Keterlibatan Pihak Asing

Karena sudah terlontar dari mulut pimpinan Polri, Arsul pun mendesak, indikasi adanya campur tangan pihak asing dalam kerusuhan Papua harus diusut tuntas.

Ia berharap, Kapolri mempertanggungjawabkan pernyataannya itu dengan memulai proses penyidikan.

Tak hanya itu, ia juga meminta hasil penyidikan disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI.

"Buat saya, kalau Pak Kapolri menangkap indikasi adanya penumpang asing, itu harus diselidiki secara tuntas dan kalau itu kemudian bisa diproses hukum, harus ditingkatkan ke penyidikan," kata Arsul.

"Pak Kapolri ini kan pimpinan lembaga penegak hukum, sehingga tidak kemudian pernyataan-pernyataan seperti itu menguap begitu saja," lanjut dia.

Baca juga: Kapolri dan Panglima TNI Akan Tinggal di Papua Selama Sepekan

Diberitakan, Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengakui bahwa kelompok masyarakat yang melakukan aksi kerusuhan di Papua dan Papua Barat memiliki hubungan dengan organisasi di luar negeri.

"Ada. Kita sama-sama tahu dari kelompok-kelompok ini ada hubungannya dengan network di internasional," kata Jenderal Tito di acara Hari Jadi Ke-71 Polwan, di Jakarta, Minggu (1/9/2019).

Oleh karena itu, Polri berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menangani masalah tersebut.

Di sisi lain, pihak-pihak yang diduga menggerakan kericuhan di Papua sudah diketahui.

"Pihak-pihak yang diduga menggerakkan (massa untuk melakukan kerusuhan) sudah dipetakan dan sedang didalami. Kalau misal terbukti (terlibat), akan ditindak secara hukum," ucap dia.

Saat ini, kondisi di Papua dan Papua Barat sudah terkendali.

"Sudah relatif aman ya," kata Tito.

Halaman:


Terkini Lainnya

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Menakar Nasib Ketua KPU Usai Diadukan Lagi ke DKPP Terkait Dugaan Asusila

Nasional
Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Tak Lagi Solid, Koalisi Perubahan Kini dalam Bayang-bayang Perpecahan

Nasional
TPN Ganjar-Mahfud Sebut 'Amicus Curiae' Bukan untuk Intervensi MK

TPN Ganjar-Mahfud Sebut "Amicus Curiae" Bukan untuk Intervensi MK

Nasional
Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Percepat Kinerja Pembangunan Infrastruktur, Menpan-RB Setujui 26.319 Formasi ASN Kementerian PUPR

Nasional
Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Kubu Prabowo Siapkan Satgas untuk Cegah Pendukung Gelar Aksi Saat MK Baca Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

TKN Prabowo-Gibran Akan Gelar Nobar Sederhana untuk Pantau Putusan MK

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Jelang Putusan Sengketa Pilpres: MK Bantah Bocoran Putusan, Dapat Karangan Bunga

Nasional
Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Skenario Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Kejagung Terus Telusuri Aset Mewah Harvey Moeis, Jet Pribadi Kini dalam Bidikan

Nasional
Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Yusril Tegaskan Pencalonan Gibran Sah dan Optimistis dengan Putusan MK

Nasional
Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Soal Tawaran Masuk Parpol, Sudirman Said: Belum Ada karena Saya Bukan Anak Presiden

Nasional
Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan 'Amicus Curiae' seperti Megawati

Sudirman Said Beberkan Alasan Tokoh Pengusung Anies Tak Ajukan "Amicus Curiae" seperti Megawati

Nasional
Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah 'Nyapres' Tidak Jadi Gubernur Jabar

Soal Peluang Anies Maju Pilkada DKI, Sudirman Said: Prabowo Kalah "Nyapres" Tidak Jadi Gubernur Jabar

Nasional
Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Beda Sikap PSI: Dulu Tolak Proporsional Tertutup, Kini Harap Berlaku di Pemilu 2029

Nasional
Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com