JAKARTA, KOMPAS.com - Seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) menjadi sorotan lantaran dinilai tidak transparan.
Sejumlah elemen masyarakat sipil menilai, beberapa nama yang diloloskan memiliki catatan hitam dalam pemberantasan korupsi.
Hal tersebut turut menjadi perhatian para guru besar di Indonesia. Sejumlah guru besar memberikan pandangannya terkait seleksi capim KPK.
Pandangan tersebut dihimpun oleh Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto.
Melalui pesan singkat, Minggu (1/9/2019), Sigit mengaku mengumpulkan keterangan tertulis dari sejumlah guru besar.
Ia menyatakan, pemberantasan korupsi merupakan upaya Bangsa Indonesia untuk membangun masa depan yang lebih maju, beradab, adil dan sejahtera.
Baca juga: Pansel KPK Dinilai Transparan, Kalla: Tak Semua Pendapat Mesti Diikuti
Ia menilai, KPK memiliki mandat yang mulia untuk mengawal upaya pemberantasan korupsi.
Karenanya, memilih pimpinan KPK yang tidak berintegritas dan tidak memiliki rekam jejak yang baik sama halnya dengan melemahkan upaya pemberantasan korupsi.
Sigit juga menyitir pernyataan Rektor Universitas Al Azhar Indonesia Asep Syaifuddin. Menurut Asep, KPK harus diisi orang-orang yang berintegritas tinggi dan berjiwa besar.
"Jadi di dalam KPK adalah orang-orang yang bersih, jujur, bermoral tinggi, independen, dan tidak punya kepentingan apa-apa selain untuk menjadikan negara ini bersih dari korupsi," kata Asep melalu keterangan tertulis yang dihimpun oleh Sigit.
Hal senada disampaikan oleh Guru Besar Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho.
Ia meminta pemilihan pimpinan KPK betul-betul mempertimbangkan masukan dari publik.
Sebab, KPK milik publik sehingga faktor Integritas, independensi, dan profesionalitas merupakan harga mati.
Seandainya tidak memenuhi harapan publik, Pansel KPK dan DPR sedianya tidak memaksakan diri untuk memilihnya.
Baca juga: Pansel KPK di Tengah Kontroversi Capim yang Diduga Bermasalah
Guru Besar Universitas Indonesia Sulistyowati Irianto juga menyampaikan hal senada. Ia menilai, KPK adalah garda terdepan bagi Indonesia yang bersih dari korupsi.