Polri Tambah 1.250 Personel Ke Jayapura

JAKARTA, KOMPAS.com - Polri mengirim 1.250 personel tambahan untuk mengamankan Jayapura, Papua.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan, para personel didatangkan dari Polda Kalimantan Timur hingga Markas Korps Brimob.

"Salah satunya ini penambahan perkuatan, dari Polda Kaltim, Kalbar, Kalteng, Kalsel, dan Mako Korbrimob masing-masing 250 personel dalam langkah memulihkan situasi keamanan di wilayah Jayapura dan sekitarnya," tutur Dedi saat ditemui di Pulau Bidadari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Jumat (30/8/2019).

Baca juga: Pulang dari Kunker, Jokowi Langsung Pimpin Rapat Bahas Papua

Penambahan personel yang dikirim Jumat hari ini dilakukan menyusul aksi unjuk rasa yang berujung kerusuhan di daerah Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).

Dengan penambahan ini, total personel gabungan TNI-Polri di wilayah Jayapura saat ini berjumlah 2.500 orang.

"Jumlah total saat ini TNI-Polri (di) Jayapura 2.500 personel, itu hanya Jayapura," ujar Dedi.

Bentrokan itu diduga terjadi antara masyarakat di sepanjang garis pantai dengan di pegunungan. Polisi menduga, ada oknum dari masyarakat gunung yang memprovokasi hingga terjadi tindakan anarkis. 

"Satu menghendaki damai, yang garis pantai, yang di gunung hanya sebagian kecil saja provokasi masyarakat untuk lakukan tindakan-tindakan anarki, itu sedang dikomunikasikan tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat," tutur dia.

Hingga saat ini, Dedi menegaskan bahwa situasi sudah kondusif. Selain itu, aparat bersama tokoh masyarakat terus melakukan soft approach agar kejadian tersebut tidak terulang.

Baca juga: Soal Peristiwa Papua, Media Diminta Sajikan Pemberitaan yang Menyejukkan

Polri juga mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi situasi maupun konten negatif di dunia maya.

Sebelumnya, Kamis (29/8/2019), ribuan warga menggelar aksi unjuk rasa memprotes tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya. Aksi unjuk rasa berujung anarkistis.

Massa membakar ruko, perkantoran pemerintah, kendaraan roda dua dan roda empat, serta merusak fasilitas lainnya. Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total.