Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

LSI: KPK Paling Dipercaya Publik, Jangan Main-main dengan Masa Depannya

Kompas.com - 30/08/2019, 06:00 WIB
Dylan Aprialdo Rachman,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI) Burhanuddin Muhtadi meminta semua pihak untuk tak bermain-main dengan masa depan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pasalnya, KPK mendapatkan tingkat kepercayaan publik tertinggi berdasarkan survei LSI yang dilakukan pada 11-16 Mei 2019. Sehingga dukungan publik terhadap lembaga antirasuah itu kuat.

"Apa poinnya ketika kita sampaikan poin ini? Jangan main-main terhadap masa depan KPK. Karena dibanding lembaga lain KPK yang paling tinggi tingkat kepercayaannya," kata Burhanuddin dalam diskusi Efek Kinerja Pemberantasan Korupsi terhadap Dukungan pada Jokowi di Hotel Mercure Cikini, Jakarta, Kamis (29/8/2019).

Baca juga: LSI: 61,7 Persen Responden Nilai Kinerja KPK Setahun Terakhir Lebih Baik

Menurut Burhanuddin, responden diberi pertanyaan, "Seberapa percayakah Ibu/Bapak dengan lembaga di bawah ini?".

Hasilnya, 62 persen responden menyatakan cukup percaya dan 22 persen menyatakan sangat percaya dengan KPK.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (11/10/2017).KOMPAS.com/IHSANUDDIN Direktur Eksekutif Indikator Politik Burhanuddin Muhtadi di Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Urutan kedua ditempati oleh Presiden. Ia memaparkan, 59 persen responden cukup percaya dan 20 persen sangat percaya terhadap Presiden.

Baca juga: Jokowi Diminta Tunjukkan Sinyal Keberpihakan ke Publik Terkait Seleksi Capim KPK

Kemudian disusul Polisi, yaitu 64 persen responden cukup percaya dan 15 persen sangat percaya terhadap lembaga tersebut.

"Polisi trustnya juga sekitar 79 persen tapi persentase komanya lebih unggul Presiden," kata Burhanuddin.

Pengadilan menempati peringkat keempat sebagai lembaga yang dipercaya publik. Tingkat kepercayaannya, 60 persen responden cukup percaya dan 11 persen sangat percaya dengan pengadilan.

Baca juga: Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Presiden pada 2 September

Di urutan keempat ada DPR. Menurut Burhanuddin, sebanyak 53 persen responden cukup percaya dan 8 persen sangat percaya dengan DPR.

Peringkat kelima ditempati partai politik. Sebanyak 47 persen responden menyatakan cukup percaya dan 6 persen sangat percaya dengan partai politik.

"Jadi, kalau misalnya ada skenario untuk mengamputasi, mengganggu, melemahkan KPK, maka akan berhadapan dengan sentimen publik yang positif terhadap KPK, pesannya itu," papar Burhanuddin.

Baca juga: Hendardi Minta Polisi Tak Proses Hukum Jubir KPK dan Aktivis Antikorupsi

"Termasuk kalau DPR dan Parpol misalnya bermain-main dengan masa depan pemberantasan korupsi, publik yang menjadi pendukung utama KPK bisa bereaksi," tambahnya.

LSI melakukan survei ini dengan metode pengambilan sampel populasi, multistage random sampling.

Survei ini memiliki tingkat kepercayaan 95 persen. Adapun margin of error dalam survei ini yaitu 2,9 persen. Artinya, temuan angka survei ini bisa bertambah atau berkurang sebesar 2,9 persen.

Kompas TV Sejumlah mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menilai ada upaya melemahkan dan melumpuhkan lembaga anti rasuah melalui proses pemilihan pimpinan KPK. Mereka meminta Presiden Jokowi tidak meloloskan capim yang tercatat pernah melakukan pelanggaran etik tidak patuh LHKPN dan menghambat proses penegakan hukum di KPK. Hal ini disampaikan keempat mantan komisioner KPK Busyro Muqodas, Abraham Samad, Muchamad Jasin dan Bambang Widjoyanto bersama beberapa tokoh masyarakat di Gedung Pusat Dakwah Muhamadiyah, Jakarta Rabu (28/8/2019) petang. Busyro Muqoddas menyoroti adanya potensi konflik kepentingan independensi dan loyalitas sejumlah capim KPK jika terpilih. Ia juga melihat kinerja pansel masih belum mampu mengakomodasi masukan publik. #KPK #CapimKPK #PelemahanKPK
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com