Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Megawati Minta Kabinet Jokowi Tak Buru-buru Disusun

Kompas.com - 29/08/2019, 09:06 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri menyatakan tak akan mendesak penyusunan kabinet pemerintahan periode 2019-2024.

Menurut Megawati, penyusunan kabinet pemerintahan sebaiknya jangan dianggap hal mendesak. Ia menambahkan, penyusunan kabinet sudah ada prosedurnya.

"Saya sih menunggu dulu pelantikan presiden. Sebelumnya ada pelantikan legislatif dulu," kata Megawati melalui keterangan tertulis saat menjawab pertanyaan wartawan di Seoul, Korea Selatan, Rabu (28/8/2019) malam.

Baca juga: Ini Tantangan yang Akan Dihadapi Menteri Muda jika Duduk di Kabinet Jokowi

Megawati menambahkan, penyusunan kabinet seyogianya dilakukan setelah pelantikan.

Ia pun mengingatkan, pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden, sehingga penentunya ialah Presiden Joko Widodo.

Meski meminta agar PDI-P mendapat jatah menteri terbanyak, Megawati mengatakan, permintaan itu tak berarti dirinya memaksakan kehendak kepada Jokowi.

"Menurut saya (pernyataan saya di Kongres itu, red) adalah biasa saja. Kenapa ya mesti sembunyi-sembunyi. Minta saja. Urusan dikasih atau tidak, adalah kehendak presiden," lanjut dia.

Baca juga: Ibu Kota Baru: Bocoran Menteri, Bantahan Presiden, hingga Pengumuman Resmi

Sebelumnya, Megawati Soekarnoputri meminta kepada Presiden Joko Widodo agar partainya diberi jatah kursi menteri yang paling besar diantara kelompok politik lainnya.

Hal itu secara terbuka disampaikan Megawati di dalam pidatonya di pembukaan kongres V PDI-P di Grand Inna Bali Beach Hotel, Kamis (8/8/2019).

Jokowi diharapkan memberikan jatah kursi menteri kepada kader PDI-P sebab sudah dua kali menjadikan Jokowi sebagai pemenang.

Baca juga: Jokowi Diingatkan Tak Umumkan Kabinet Sebelum Dilantik

"Orang kita pemenang dua kali. Betul tidak? Saksikan ya. Iya dong. Jangan nanti, (Jokowi bilang, red) 'Ibu Mega, saya kira karena PDIP sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma 4 ya'. Endak mau. Tidak mau. Tidak mau. Tidak mau," kata Megawati yang disambut riuh teriakan para kader PDIP.

"Ini dalam kongres partai ya Pak Presiden, saya meminta dengan hormat, bahwa PDIP masuk ke kabinet dengan jumlah menteri yang terbanyak," kata Megawati yang disambut teriakan gemuruh dari kader.

Kompas TV Gaya busana Presiden RI Joko Widodo, selalu menarik perhatian publik, termasuk penggunaan sneakers. Bahkan, sejumlah menteri kabinet kerja juga ikut mengenakan sneakers saat melakukan kunjungan kerja.<br /> <br /> Gaya busana Presiden Joko Widodo kerap mencuri perhatian publik, begitu juga cara presiden mengenakan sepatu atau sneakers.<br /> <br /> Di sejumlah kegiatan Presiden Joko Widodo tak segan untuk mengenakan sneakers buatan dalam negeri. Seperti saat berkunjung ke Cilacap dan Banyumas, Jawa Tengah saat membagikan Kartu Indonesia Pintar, program keluarga harapan dan pemberian makanan tambahan bagi anak-anak.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com