Fadli Zon Usul Pembentukan Pansus Bahas Pemindahan Ibu Kota

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk membahas detail langkah-langkah kebijakan pemindahan ibu kota.

Sebab, menurut dia, pembahasan pemindahan ibu kota itu akan memakan waktu yang panjang.

"Mestinya lintas komisi tidak hanya satu komisi panja ya, saya kira ini lintas diperlukan itu (pansus) untuk membahas dan juga langkah-langkah berikutnya," kata Fadli saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/8/2019).

Fadli mengatakan, pemindahan ibu kota membutuhkan kajian mendalam dan memerlukan dokumen-dokumen pendukung.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Ridwan Kamil Kritik Luas Lahan Ibu Kota Baru

Ia pun mengatakan, belum ada peta rancangan pemindahan ibu kota yang diserahkan oleh pemerintah kepada DPR.

"Jadi sebagai niat sudah kita tahulah ada niat itu, tetapi sebagai sebuah rencana, kita belum lihat bagaimana roudmap-nya seperti apa. Baru pake power point-power point sederhana saja kita lihat ya," ujar dia.

Kendati demikian, Fadli tak mempermasalahkan rencana pemindahan ibu kota, asalkan pemindahan tersebut sesuai dengan prosedur yang ada dan mempertimbangkan kondisi perekonomian Indonesia.

"Apakah di saat ekonomi kita seperti sekarang ini tepat untuk memindahkan ibu kota ya. Ini menurut saya juga menjadi pertanyaan besar," kata dia.

Baca juga: Jimly Asshiddiqie: Pemerintah Tak Bisa Bangun Ibu Kota Baru Tanpa UU

Selanjutnya, Fadli menilai, Joko Widodo terburu-buru dalam memindahkan ibu kota agar hal tersebut bisa menjadi warisan pada massa pemerintahannya.

Padahal, kata dia, rancangan pemindahan ibu kota membutuhkan waktu bisa menghabiskan waktu selama 10 sampai 20 tahun.

"Jadi tidak bisa menurut saya sesederhana seperti orang mau memindahkan ibu kota ke ibu kota yang lain," ucap dia. 

Presiden Joko Widodo mengumumkan ibu kota baru berada di Kalimantan dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta, Senin (26/8/2019).

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Jokowi menyatakan bahwa keputusan ini dilakukan setelah pemerintah melakukan kajian intensif.