Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Belum Lapor LHKPN 11 Kali, Ini Klarifikasi Jasman Panjaitan

Kompas.com - 28/08/2019, 16:31 WIB
Christoforus Ristianto,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023, Jasman Panjaitan mengklarifikasi soal informasi yang menyebutkan ia 11 kali belum melaporkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) saat menjadi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung. 

Jasman menjawab pertanyaan anggota Panitia Seleksi Capim KPK, Diani Sadia Wati saat tes wawancara dan uji publik capim KPK di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Rabu (28/8/2019). 

"Sebagai klarifikasi, apakah benar Bapak 11 kali belum lapor LHKPN?" ucap Diani. Informasi ini diperoleh Pansel KPK dari laporan masyarakat yang masuk. 

Baca juga: Capim Jasman Panjaitan Sebut OTT Bentuk KPK Tutupi Kelemahan

Jasman pun mengaku dua kali telat melapor LHKPN. Ia beralasan kurang koordinasi antara KPK dan Kejaksaan Agung. 

"Harusnya kejaksaan membuat aturan untuk kenaikan pangkat, untuk mutasi, di kejaksaan tidak ada, di kementerian keuangan ada. Jadi setiap tahun ada laporan dan informasi itu (LHKPN)," tutur Jasman.

Ia juga menyampaikan, terkait 11 LHKPN yang belum dilaporkan, Jasman tidak tahu. 

"Saya tidak tahu soal itu, yang saya tahu hanya harta saya pribadi, kemudian istri saya ini jago cari duit. Dia muter-muter ke pasar, jadi saya tidak tahu dan itulah kondisi kami di rumah," ujar dia. 

Namun demikian, ketika ditanya pansel terkait LHKPN yang menjadi tolok ukur integritas pimpinan, Jasman sependapat akan hal itu. 

Baca juga: Capim KPK Lili Pintauli: Lindungi Pimpinan dan Pegawai, Perlu Kerja Sama dengan LPSK

Jika terpilih sebagai pimpinan KPK, ia berikrar akan melaporkan seluruh data kekayaannya sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat.

"Kalau terpilih, segera akan saya kirim berapa kekayaan saya dan mungkin biar tahu, sebenarnya ada Rp 779 juta, lalu ada rumah juga, tetapi sudah saya jual. Mungkin itu perubahan LHKPN yang akan saya sampaikan," ucap Jasman. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Golkar Tegaskan Belum Ada Upaya Revisi UU MD3 demi Kursi Ketua DPR

Nasional
Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Tak Ada Anwar Usman, MK Diyakini Buat Putusan Progresif dalam Sengketa Pilpres

Nasional
Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com