Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sindir Penerima Bintang Mahaputra yang Ingkar Bantu Pemerintah

Kompas.com - 27/08/2019, 18:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menyindir seorang pengusaha penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra yang ingkar janji membantu pemerintah dalam proses rekonstruksi pasca-gempa di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah.

Namun, Kalla enggan mengungkapkan nama tokoh yang dimaksud. Kalla menyebut orang tersebut sudah menjanjikan banyak bantuan untuk membangun NTB dan Sulawesi Tengah pasca-gempa, namun tak kunjung direalisasikan.

"Ada tokoh pengusaha yang sudah dapat bintang (Mahaputra) ke mana-mana karena isi hebat menggema (akan membantu daerah bencana), sudah janji kiri kanan (tapi) tidak ada realisasinya," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden.

Baca juga: Kontroversi Hadi Poernomo, Penerima Bintang Mahaputra yang Pernah Jadi Tersangka KPK

"Di NTB lebih parah lagi, orang yang sudah dielu-elukan karena itu merasa hebat, (sudah merasa) menyumbang kiri-kanan, ternyata tidak ada apa-apanya di NTB. (Awalnya) mau mengajukan (bangun) rumah, disambut oleh gubernur, Panglima TNI, aduh itu bohong semuanya," lanjut Kalla.

Bahkan, kata Kalla, akibat pengusaha tersebut ingkar janji, Gubernur NTB dan Sulawesi Tengah mengiriminya surat keluhan. Gubernur kedua provinsi itu mengeluh lantaran pembangunan rumah bagi korban gempa dan tsunami di wilayah mereka terhambat.

Kalla selaku Ketua PMI pun mengaku dikecewakan oleh pengusaha tersebut lantaran bantuan yang ditawarkan tak direalisasikan.

Karenanya, Kalla menilai perlu ada evaluasi dalam pemberian tanda gelar Bintang Mahaputra.

Baca juga: Wapres Sebut Pemindahan Ibu Kota Baru Usulan, Akan Diputuskan Bersama DPR

"Harus dievaluasi untuk memberikan bintang-bintang, evaluasi, tidak sembarang itu. Sudah setahun apa-apa tidak ada satu sen pun yang (diberi). Padahal, wah, berbunga-berbunga semua orang di sana, tempat lain juga begitu, PMI juga kena. Untung saya tidak minta apa-apa," ujar Kalla.

"Jadi jangan juga percaya orang yang merasa begitu, peringatan juga pada orang-orang pengusaha yang suka janji kiri kanan merasa langsung dikasih (Bintang) Mahaputra. Padahal tidak ada. Mestinya dievaluasi kembali, bisa ditarik lagi itu bintang," lanjut Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com