Polri: Mayoritas Kejahatan di Lokasi Ibu Kota Baru Terkait Lingkungan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo menyampaikan, kejahatan yang sering terjadi di wilayah Kalimantan Timur, sebagai lokasi ibu kota baru, berkaitan dengan tindak pidana lingkungan.

"Yang menonjol lebih banyak ke arah SDA, hanya lingkungan saja, tetapi itu pun masih bisa diatasi," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019)

"Eksploitasi sumber daya alam tambang, seperti tambang batubara, yang paling dominan tambang batubara di sana," ucap dia.

Kendati demikian, Polri menilai bahwa kondisi keamanan di daerah tersebut secara keseluruhan relatif baik.

Baca juga: Komisi II: Pembentukan Pansus Diperlukan Terkait Pemindahan Ibu Kota

Maka dari itu, dari segi keamanan, Polri menilai bahwa Kaltim dapat dikatakan layak sebagai lokasi ibu kota baru.

"Kaltim dari data gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), dari 34 polda, termasuk 10 polda yang teraman di Indonesia. Artinya, Kaltim memang, dari sudut pandang fungsi keamanan sudah layak sebagai ibu kota," ujar Dedi.

Menurut dia, angka kejahatan jalanan atau street crime di Kaltim menjadi yang terendah di Indonesia. Selain itu, kejadian menonjol di wilayah tersebut juga cenderung kecil.

Dedi tak menampik bahwa potensi ancaman teroris masih ada di daerah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan bahwa potensinya juga kecil.

"Ancaman terorisme Kaltim memang ada, tetapi kecil, tidak sebesar di Kalimantan Barat, di Jawa, dan beberapa wilayah Sumatera," ujar dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan. Hal itu disampaikan Jokowi dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta.

"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.

Baca juga: Ibu Kota Resmi di Kalimantan, Gubernur Kalsel Beri Ucapan Selamat ke Kaltim

Ada sejumlah alasan Jokowi memilih daerah tersbeut sebagai ibu kota baru.

Pertama, Jokowi beralasan, Kalimantan Timur memiliki risiko bencana yang kecil, baik banjir, tanah longsor, maupun gempa.

Selain itu, lokasi tersebut dinilai strategis. Jika ditarik kordinat, lokasinya berada di tengah-tengah wilayah Indonesia.

Alasan ketiga, lokasi itu berada dekat perkotaan yang sudah terlebih dahulu berkembang, yakni Kota Balikpapan dan Kota Samarinda.

"Keempat, telah memiliki infrastruktur yang relatif lengkap," ujar Jokowi.

Terakhir, hanya di lokasi tersebutlah terdapat lahan pemerintah, yakni seluas 180.000 hektar.