Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sejarawan: Soekarno Gagal Pindahkan Ibu Kota karena Asian Games

Kompas.com - 24/08/2019, 14:01 WIB
Icha Rastika

Editor

Sumber Antara

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Asvi Warman Adam menceritakan, pemindahan ibu kota sudah digagas sejak presiden pertama Soekarno.

Saat itu, penyelenggaraan Asian Games IV/1962 di Jakarta menggagalkan rencana Soekarno untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

"Persiapan Asian Games menyebabkan rencana pemindahan ibu kota terbengkalai. Hingga 1965 ada peralihan kekuasaan sehingga ide ibu kota tidak terdengar lagi," kata dia dalam diskusi Polemik "Gundah Ibu Kota Dipindah" di Jakarta, Sabtu (24/8/2019). 

Baca juga: Fadli Zon Usul Jajak Pendapat Pemindahan Ibu Kota, Pakar: Tak Ada Dasar Hukumnya

Menurut dia, Bung Karno sangat serius untuk memindahkan ibu kota karena ketika itu sudah ada desain sederhana tentang Palangkaraya menjadi ibu kota baru Indonesia.

Bung Karno pun meninjau langsung Palangkaraya untuk menindaklanjuti wacana tersebut.

Namun, menjelang 1960-an niat Bung Karno ditangguhkan karena ada tawaran Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games IV/1962.

"Bung Karno berpikir tidak mungkin itu (Asian Games IV/1962) diadakan di ibu kota baru yang sedang dibangun. Maka, Jakarta dibangun Hotel (Indonesia), Gedung Sarinah, bahkan patung selamat datang di HI untuk ucapan selamat datang para atlet di Indonesia," tutur dia.

Ia menyebutkan, rencana pemindahan ibu kota negara karena faktor pendorong dan penarik.

Dalam sejarah Indonesia, ketika pusat pemerintahan di pindah ke Yogyakarta ketika itu, ada faktor pendorong, yakni Jakarta dalam kondisi tidak aman.

"Yogyakarta ditawarkan jadi pusat pemerintah karena ada situasi genting yang menjadi faktor pendorong. Begitu juga ketika presiden sempat mengirim surat pembentukan pusat pemerintahan darurat di Bukit Tinggi karena ada faktor darurat," ujar dia. 

Baca juga: Menyoal Ibu Kota Baru, Klarifikasi Sofyan Djalil hingga Cegah Broker Tanah

Pemindahan ibu kota, menurut Asvi, sudah sangat diperlukan karena berbagai faktor pendorong itu sudah ada sekarang.

"Kemacetan kita bisa bayangkan 40 tahun lagi. Banjir, tenggelamnya Jakarta Utara, belum lagi kemacetan dan lain-lain," kata dia. 

Dengan pemindahan ibu kota, ia berharap akan mendorong pembangunan ekonomi ke arah timur.

"Harapannya diletakkan di tengah-tengah akan mendorong pembangunan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang menoleh ke timur," kata dia. 

Pada banyak negara yang memindahkan ibu kota negara, terjadi pemisahan peran benar-benar antara ibu kota pemerintahan dan "ibu kota bisnis" alias pusat bisnis dan lain-lain.

Baca juga: Gubernur: Kalimantan Tengah Punya Sejarah untuk Jadi Ibu Kota Negara

Ia mencontohkan pemisahan Kuala Lumpur dengan Putrajaya di Malaysia. Di sana, Putrajaya benar-benar difungsikan sebagai ibu kota negara.

Asvi juga mengatakan, hal yang perlu jadi catatan, posisi ibu kota baru itu tidak selalu ada di tengah-tengah negara bersangkutan, contohnya Canberra di Australia. Canberra ada di pantai tenggara negara benua itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com