Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Halau Ancaman Siber yang Bahayakan Negara, Legislator Bahas RUU PSDN

Kompas.com - 23/08/2019, 18:25 WIB
Alek Kurniawan

Penulis

KOMPAS.com – Komisi I DPR RI menilai lingkungan strategis Indonesia semakin dinamis karena meningkatnya rivalitas di antara negara-negara besar.

Selain itu, hadir pula ancaman asimetris dari aktor bukan negara seperti terorisme, separatisme, penyelundupan barang, orang lintas batas negara, dan serangan siber.

Anggota Komisi I DPR Muhammad Hidayat Nur Wahid berpendapat hal tersebut perlu disikapi dengan meyiapkan sistem pertahanan.

“Perlu benar-benar disikapi dengan menyediakan sistem semesta yang memadai serta memaksimalkan sarana prasarana,”ujarnya melalui rilis tertulis, Jumat (23/8/2019).

Baca juga: Ini Upaya DPR RI untuk Selesaikan Permasalahan di Papua

Untuk itu, Komisi I DPR RI dan pemerintah pun hendak membahas Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (RUU PSDN) untuk ketahanan nasional.

Dalam penyelenggaraaan pertahanan negara, Bangsa Indonesia menganut prinsip bahwa setiap warga negara berhak dan wajib terlibat aktif di dalam membela Negara.

Hal tersebut, lanjutnya, secara tegas disebutkan dalam pasal 27 ayat 3 Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Baca juga: Komisi II: Konsep Pindah Ibu Kota Ajukan Dulu ke DPR, Itu Baru Benar

Namun, dalam pasal itu ditegaskan kata sukarela sehingga menurut Hidayat hal tersebut tidak bersifat mengikat.

"Nantinya, semua sumber daya nasional non-militer akan diberikan pendidikan dan pelatihan bela negara,” ungkap Hidayat.

Dengan begitu, tambahnya, komponen cadangan ini siap untuk mendukung pertahanan negara ketika terjadi ancaman militer.

“Keterlibatan warga sebagai komponen pendukung adalah hak sehingga sifatnya sukarela," tutupnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com