Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wiranto: Papua dan Papua Barat Bukan Anak Tiri

Kompas.com - 22/08/2019, 19:42 WIB
Devina Halim,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia tidak menganaktirikan Papua dan Papua Barat, malah keduanya disebut merupakan anak emas.

Salah satunya karena alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi wilayah Papua lebih besar dibanding provinsi lainnya.

"Papua dan Papua Barat bukan anak tiri, tetapi adalah anak emas, dengan diprioritaskan dalam pembangunan infastruktur dan penyetaraan harga seperti di Jawa. Bahkan anggaran APBN lebih besar dari provinsi lain," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Kamis (22/8/2019).

Baca juga: Wiranto: Kami ke Manokwari Bukan untuk Memata-matai

Wiranto diketahui melakukan kunjungan ke Sorong, Papua Barat, bersama Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Kunjungan dilakukan setelah demonstrasi di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat terkait tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Demonstrasi sempat berakhir rusuh di Manokwari, Sorong, Fakfak, dan Timika. Namun, menurut aparat kepolisian, situasi sudah kondusif saat ini.

Baca juga: Kapolri, Panglima TNI, dan Wiranto ke Manokwari Papua: Kami Menyalami dan Bersilaturahmi

Wiranto berpandangan, kejadian tersebut dilakukan oknum tertentu yang ingin memecah belah bangsa.

Namun, ia menuturkan bahwa peristiwa tersebut memberi pelajaran terkait persatuan dan rasa saling menghargai.

"Dengan kejadian tesebut, kita mendapat pelajaran yaitu ke depan kita agar saling menghargai, saling menjaga komunikasi, merawat kebhinekaan dan keberagaman ini, saling memaafkan dan berpikir tentang masa depan, serta duduk bersama untuk segera menyelesaikan permasalahan ini," katanya.

Baca juga: Demo di Depan Istana, Mahasiswa Papua Teriakkan Referendum

"Dan siapapun yang melanggar hukum pasti nanti akan dikenakan sanksi hukum," sambung dia.

Setelah itu, rombongan melanjutkan kunjungan ke Manokwari, Papua Barat, sebelum kembali ke Jakarta.

Kompas TV Sejumlah warga Papua berunjuk rasa di depan Istana Merdeka Jakarta. Mereka meminta tak ada lagi isu rasis di tanah air. Pengunjuk rasa menganggap permintaan maaf tidak cukup untuk mengatasi isu rasis kepada warga Papua. Mereka meminta pemerintah lebih berperan untuk menghilangkan isu rasis terhadap masyarakat Papua. Dalam aksi ini mereka juga menggelar aksi jalan kaki dari Mabes TNI Angkatan Darat ke Istana Merdeka. #Rasisme #WargaPapua #UnjukRasa
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Dituduh Pakai Bansos dan Aparat untuk Menangkan Pemilu, Prabowo: Sangat Kejam!

Nasional
Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com