Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jumat Besok, Tim Investigasi Umumkan Penyebab Blackout

Kompas.com - 22/08/2019, 09:13 WIB
Devina Halim,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim investigasi bentukan Polri yang mendalami perkara pemadaman listrik alias blackout di sebagian Pulau Jawa dan Bali, berencana mengungkap hasilnya pada Jumat (23/8/2019) besok.

"Untuk blackout, insya Allah hasil komunikasi saya dengan kepala tim investigasi, kami rencanakan hari Jumat," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo saat ditemui di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Rabu (21/8/2019).

Ia belum mau mengungkapkan secara rinci titik terang investigasi tersebut. Dedi meminta publik bersabar karena informasi tersebut akan disampaikan Jumat besok.

Baca juga: Menteri Rini Akhirnya Bicara soal Blackout, Minta Maaf dan Kasih PR ke PLN

Dedi menambahkan, proses investigasi memakan waktu yang lama karena banyaknya lokasi yang harus didalami.

Seperti diketahui, tim melakukan penelitian terhadap 225 pembangkit di sepanjang jalur tower transmisi di Gunung Pati, Semarang, Jawa Tengah hingga Jakarta.

Sejumlah tower listrik itu dianggap polisi sebagai tempat kejadian perkara peristiwa blackout.

"Memang untuk proses investigasi yang dilakukan cukup panjang, dari mulai Ungaran, Pemalang, kemudian Gandul, Suralaya, Muara Karang, kemudian ke PLN-nya sendiri, itu masih didalami," ujar dia.

Sedianya, tim investigasi berencana mengumumkan hasil investigasi ke publik, Jumat (16/8/2019) minggu kemarin. Namun, karena tim masih melakukan investigasi, maka pengumuman melalui konferensi pers ditunda.

"Saya sudah tanya Pak Fadil (Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Fadil Imran). Pak Fadil bilang masih belum selesai. jadi kita enggak bisa buru-buru juga," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (16/8/2019).

"Memang target kita satu minggu. Tapi karena kondisi di lapangan berbeda. Namun, tim masih kerja keras," lanjut dia. 

Baca juga: Ini Temuan Tim Labfor Polri di TKP Terkait Blackout

Tim itu sendiri diberikan waktu dua pekan untuk mengetahui penyebab utama padamnya listrik.

Tim terdiri dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Laboratorium Forensik (Labfor), Inafis, dan sejumlah saksi ahli dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, ESDM, Institut Pertanian Bogor (IPB) dan seorang pakar kelistrikan bernama Rizal.

Selain itu, tim akan terus berkoordinasi dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang juga melakukan asesmen internal.

 

Kompas TV PT PLN memenuhi janji untuk memberikan kompensasi bagi warga yang terdampak pemadaman listrik yang terjadi di Jakarta, Jawa Barat dan Banten pada Minggu, 4 Agustus 2019. Lalu, bagaimana cara cek besaran kompensasi yang didapatkan? Berikut ini caranya: 1. Buka lama resmi PLN di www. pln.co.id 2. Pilih menu pada pojok kiri atas laman tersebut 3. Pilih menu "Pelanggan". 4. Setelah itu, pilih "Layanan Online" 5. Pilih "Info Kompensasi" dengan mengetuk kotak di tengah layar 6. Kemudian, masukkan ID pelanggan seperti nama pelanggan maupun nomor meter. 7. Ketik kode pada kotak kosong di sebelah kanan 8. Klik "search". 9. Kompensasi yang Anda dapat akan muncul dengan berbagai informasi di dalamnya Kompensasi ini akan diberikan pada September 2019. Untuk pelanggan pascabayar, kompensasi diberikan dalam bentuk pengurangan tagihan. Sedangkan, untuk pelanggan prabayar, diberikan dalam bentuk tambahan token saat pembelian. PLN memberikan kompensasi karena tingkat mutu pelayanan tidak terpenuhi. Kompensasi akan diberikan sebesar 35 persen dari biaya beban atau rekening minimum untuk konsumen golongan tarif adjustment. Sementara untuk konsumen non-adjustment, kompensasi sebesar 20 persen dari biaya beban atau rekening minimum. Kompensasi ini berlaku untuk rekening bulan berikutnya. Adapun untuk pelanggan prabayar, pengurangan tagihan disetarakan dengan pengurangan tagihan untuk tarif listrik reguler. Kompensasi diberikan pada saat pelanggan membeli token. Khusus untuk pelanggan premium, PLN akan memberikan kompensasi sesuai Service Level Agreement (SLA) yang telah ditandatangani bersama. #plnonline #kompensasipln #blackout
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com