Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Ditjen Perhubungan Darat Siapkan Aturan Pengujian Mobil Listrik

Kompas.com - 21/08/2019, 08:00 WIB
Mikhael Gewati

Editor


KOMPAS.com
- Usai Presiden Joko Widodo menandatangai Peraturan Presiden (Perpres) tentang Percepatan Pengembangan Kendaraan Bermotor Listrik (mobil listrik), Direktorjat Jenderal (Ditjen) Perhubungan Darat pun tengah menggarap Peraturan Menteri mengenai pengujian tipe kendaraan listrik.

Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dewanto Purnacandra menjelaskan, prinsipnya skema uji tipe kendaraan listrik hampir sama dengan kendaraan berbahan bakar fosil.

Menurutnya, kendaraan listrik tetap harus melalui pengujian konstruksi, dimensi, fungsi lampu, roda, radius putar, berat kosong kendaraan, sistem rem, fungsi speedometer, tingkat suara klakson, hingga sabuk keselamatan.

“Bedanya tidak ada uji emisi gas buang. Selain itu, ada beberapa tambahan uji yaitu kelistrikan, untuk memastikan tidak ada arus pendek listrik ketika pengguna kontak langsung dengan badan kendaraan, juga uji noise dan uji baterai,” kepada Kompas.com, Rabu (1/8/2019).

Baca juga: Isi Ketentuan Pepres Kendaraan Listrik Wajib Pakai Komponen Lokal

Dewanto mengatakan saat ini poin-poin pengujian teknis dan laik jalan yang sama dengan kendaraan berbahan bakar fosil sudah dapat dilakukan di Balai Pengujian Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor (BPLJSKB) milik Ditjen Perhubungan Darat di Bekasi, Jawa Barat.

Total, saat ini sudah ada 28 mobil bertenaga listrik yang menjalani pengujian teknis dan laik jalan di sana. Sementara itu, untuk pengujian komponen seperti baterai dan uji kebisingan (noise) pihak Ditjen Perhubungan Darat akan bekerja sama dengan pabrikan.

Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dewanto PurnacandraDok. Ditjen Perhubungan Darat Kasubdit Uji Tipe Kendaraan Bermotor Direktorat Sarana Transportasi Jalan, Dewanto Purnacandra
Jadi, pengujian dilakukan oleh pihak produsen dan penguji dari Ditjen Perhubungan Darat bertindak sebagai saksi. Kesesuaian komponen dengan standar dan regulasi akan dicek berdasarkan sertifikat uji atau test report.

“Saat ini di dunia kebanyakan pengujian komponen kendaraan listrik seperti itu. Sebagai contoh saja di Malaysia pengujian dilakukan di lab milik produsen. Pihak pemerintah hadir sebagai witness saja dalam pengujian. Nanti mereka dapat test report,” jelas Dewanto.

Baca juga: Jokowi: Kami Mau Bangun Industri Mobil Listrik Sendiri

Perlu diketahui, baterai merupakan komponen termahal dan paling krusial dalam kendaraan listrik.

Untuk memastikan keamanannya komponen baterai pada kendaraan listrik yang nantinya digunakan di Indonesia harus teruji dengan standar yang disepakati negara-negara PBB.

Buat kendaraan beroda empat standarnya adalah UNR100, sementara untuk kendaraan roda dua UNR136.

Fasilitas uji dan sumber daya manusia

Untuk dapat memenuhi kebutuhan pengujian kendaraan listrik, Direktur Sarana Transportasi Jalan, Sigit Irfansyah mengatakan ke depannya BPLJSKB di Bekasi akan segera dilengkapi berbagai sarana pendukung.

Saat ini Direktorat Sarana Transportasi Jalan tengah berencana menyiapkan track khusus untuk menguji keandalan kendaraan listrik ketika digunakan menjelajah jalan-jalan di Indonesia.

Nantinya pembangunan fasilitas uji tersebut akan dilakukan dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) atau public-private partnership.

Baca juga: Dilema Mobil Listrik dan Emisi Gas Rumah Kaca

“Adanya kendaraan listrik berarti Kementerian Perhubungan punya tanggung jawab untuk uji tipenya. Pelaksanaannya kita tunggu regulasinya jelas, komponen pengujiannya, kita buat sarananya. Jangan sampai sudah investasi akhirnya tidak sesuai atau tidak terpakai,” ujar Sigit.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com