Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Amnesty Dukung Jokowi ke Papua untuk Dengar Aspirasi

Kompas.com - 20/08/2019, 18:08 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Amnesty International Indonesia mendukung rencana Presiden Joko Widodo meyambangi Papua menyusul dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua di sejumlah daerah.

Manajer Riset Amnesty International Indonesia Papang Hidayat menyatakan, kunjungan tersebut dapat dimanfaatkan Jokowi untuk mendengar aspirasi masyarakat Papua terkait peristiwa tersebut.

"Dia mau ke Papua dalam waktu dekat itu sesuatu yang baik untuk mendengarkan langsung keluhan orang-orang yamg marah begitu kan," kata Papang di Kantor KontraS, Selasa (20/8/2019).

Baca juga: KontraS Minta Kapolrestabes Surabaya Minta Maaf soal Pengepungan Asrama Mahasiswa Papua

Papang menyebut, sikap responsif Jokowi itu merupakan salah satu karakter Jokowi yang patut diapresiasi.

Papang berharap, lewat kunjungan tersebut, Jokowi dapat tergerak mengatasi persoalan hak asasi manusia warga Papua.

"Dia betul ketika ke Papua, bertemu orang-orang Papua, hatinya tergerak, nah urusan HAM di Papua menjadi prioritas. Alhamdulillahlah," ujar dia.

Lebih lanjut, Papang mengusulkan agar Jokowi menyambangi Papua bersama Kepala Kantor HAM Perserikatan Bangsa-bangsa.

Sebab, kata Papang, Jokowi pernah berjanji di hadapan PBB untuk membawa misi PBB ke Papua.

"Saya kira Papua sudah sampai sekritis itu dan harus mendapat perhatian khsus. Kalau perlu, buat otortias khusus soal Papua," kata Papang.

Baca juga: Alissa Wahid: Gus Dur Selalu Kedepankan Dialog Saat Tangani Masalah Papua

Presiden Joko Widodo dikabarkan akan kembali berkunjung ke Provinsi Papua dalam waktu dekat.

Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya mengatakan, rencana kunjungan ini berkaitan dengan dugaan persekusi dan rasisme terhadap mahasiswa Papua yang berujung pada kerusuhan di Manokwari, Papua Barat.

"Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita ajak Pak Presiden ke Papua lagi untuk berdialog, berdiskusi dengan masyarakat Papua," ujar Lenis seusai bertemu PresidenJokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com