Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muktamar V PKB Siap Pilih Ketum, Muhaimin dalam Posisi Menunggu

Kompas.com - 20/08/2019, 10:44 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Kebangkitan Bangsa menggelar Muktamar V di Westin, Nusa Dua, Bali mulai Selasa (20/8/2019).

Agenda utama Muktamar V PKB adalah pemilihan ketua umum beserta susunan pengurusnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan, pemilihan ketua umum dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

"Sistem yang dikedepankan pada Muktamar V ini adalah musyawarah nomor satu. Sampai pada mufakat," kata Muhaimin melalui keterangan tertulis, Selasa (20/8/2019).

Meski demikian, PKB bersiap melakukan pemilihan ketua umum melalui voting jika tak tercapai melalui musyawarah.

Namun, ia meyakini akan dapat dicapai kesepakatan bersama melalui musyawarah.

Baca juga: Ini Tiga Agenda Strategis Muktamar PKB di Bali

Muhaimin menambahkan, PKB memilih Bali sebagai lokasi Muktamar V lantaran menjadi simbol penjaga kebinekaan Indonesia. Muktamar kali ini bakal diikuti 3.000 peserta, terdiri dari 2.000 kader dan 1.000 ulama.

Para kader yang hadir terdiri dari pengurus PKB tingkat provinsi serta kabupaten dan kota.

Muhaimin pun menyerahkan sepenuhnya kepada para kader PKB untuk memilih Ketua Umum PKB periode 2019-2024.

"Soal pemilihan ketum, saya pada posisi menunggu saja pada para peserta muktamar. Semua kami serahkan pada mereka untuk ambil keputusan. Saya enggak bisa banyak berkomentar sebelum saatnya," ucap dia.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding memastikan bahwa dalam Muktamar V PKB, Ketua Umum Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali dipilih menjadi ketum partai.

"Ya tetap, tetap Cak Imin. Memang ada yang lain yang bisa menandingi Cak imin? Enggak ada, lah. Cak Imin sudah sangat kuat," kata Karding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Baca juga: Disebut Akan Jadi Ketum PKB Lagi, Muhaimin Dinilai Masih Terlalu Kuat

Karding mengakui bahwa PKB memiliki kader-kader yang layak menjadi ketum partai.

Sejumlah nama itu misalnya Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakir dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo.

Namun, menurut Karding, posisi Cak Imin masih sangat kuat untuk mempertahankan kursi ketum PKB.

"Kan ada Pak Hanif (Kemenaker), ada Pak Eko (Menteri Desa) yang menteri-menteri itu kan punya peluang, maksudnya secara sumber daya okelah. Tapi tetap Cak Imin, masih kuat," ujar Karding.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com