Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres: Jelaskan yang Terjadi, Masyarakat Papua Butuh Klarifikasi

Kompas.com - 19/08/2019, 16:01 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta polisi dan kepala daerah terkait menjelaskan duduk perkara yang menyebabkan pecahnya kerusuhan di Manokwari dan Jayapura hari ini, Senin (19/8/2019).

Kalla mengatakan, kerusuhan hari ini tak bisa dilepaskan dari kericuhan yang melibatkan sejumlah ormas dan mahasiswa Papua di Surabaya dan Malang, Sabtu (16/8/2019). Karena itu, ia meminta polisi menjelaskan secara terbuka apa yang terjadi pada Sabtu kemarin.

"Ya tentu kita prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang terakhir itu. Semua akibat saja. Apa yang terjadi di Surabaya, di Malang, itu tentunya perlu dijelaskan secara terbuka, diklarifikasi," ujar Wapres di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (19/8/2019). 

Baca juga: Kronologi Kerusuhan di Manokwari hingga Pembakaran Gedung DPRD Papua Barat

"Masyarakat di Papua itu hanya ingin minta klarifikasi dan minta maaflah. Tapi harus klarifikasi apa yang terjadi, karena ini sebuah akibat. Kita perlu saling menghargai lah. Tapi juga kalau ada masalah yang serius, yang terjadi kemarin di Surabaya, jelaskan saja secara terbuka apa yang terjadi," lanjut Wapres.

Kalla merasa hingga saat ini publik mendapatkan informasi yang tidak utuh terkait peristiwa tersebut.

"Apa sebabnya, apakah benar, ada yang bicara ada yang membuang bendera merah putih di selokan, apa benar itu? ini juga harus semua terbuka," lanjut dia.

Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, aksi yang terjadi di Papua dipicu pernyataan negatif terkait insiden dugaan pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur.

Baca juga: Polri: Konten Negatif yang Provokasi Warga Papua Sudah Dihapus

"Kami menyesalkan adanya insiden pelecehan bendera Merah Putih di Jawa Timur, yang disusul dengan pernyataan negatif oleh oknum-oknum," kata Wiranto seusai rapat membahas situasi di Papua dengan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga negara di Kantor Menko Polhukam, Senin (19/8/2019).

"Pernyataan itu memicu aksi di Papua dan Papua Barat yang nyata-nyata kita anggap mengganggu kebersamaan, persatuan kita sebagai bangsa," lanjut Wiranto.

Wiranto melanjutkan, pemerintah telah menginstruksikan kepada pihak berwenang untuk mengusut insiden pelecehan bendera.

Diberitakan, protes atas penangkapan mahasiswa Papua di Surabaya, Malang dan Semarang, masih berlanjut di Manokwari, Papua Barat, Senin pagi.

Baca juga: Demo di Sorong Papua, Massa Rusak Fasilitas Bandara

Aksi massa ini berujung anarkistis. Pengunjuk rasa bahkan membakar kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat di Jalan Siliwangi, Manokwari.

Selain Gedung DPRD Papua Barat, massa juga membakar sejumlah kendaraan roda dua dan roda empat.

Tidak hanya itu, massa juga melakukan pelemparan terhadap Kapolda Papua Barat dan Pangdam XVIII/Kasuari, yang datang untuk menenangkan massa.

Untuk menghentikan aksi anarkistis tersebut, polisi terpaksa menembakan gas air mata.

Meski sempat terjadi kerusuhan, namun kepolisian dibantu TNI masih terus melakukan negosiasi untuk mengendalikan situasi. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Sebut Pemilih 02 Terganggu dengan Tuduhan Curang, Prabowo: Jangan Terprovokasi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | 'Amicus Curiae' Pendukung Prabowo

[POPULER NASIONAL] Anggaran Kementan untuk Bayar Dokter Kecantikan Anak SYL | "Amicus Curiae" Pendukung Prabowo

Nasional
Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com