Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BNPB Apresiasi Jokowi yang Singgung soal Sadar Bencana dalam Pidato Kenegaraan

Kompas.com - 16/08/2019, 16:56 WIB
Dandy Bayu Bramasta,
Inggried Dwi Wedhaswary

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengapresiasi Presiden Joko Widodo yang menyinggung soal wilayah Indonesia yang berada pada ring of fire, dalam pidato kenegaraan 2019 yang disampaikannya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2019).

Jokowi mengatakan, dengan kondisi seperti ini, maka masyarakat harus memiliki sikap sigap dan waspada.

Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) dan Humas Badan Penanggulangan Bencana (BNPB), Agus Wibowo mengatakan, apa yang disampaikan Presiden sangat tepat.

"Wilayah kita berada d iantara pertemuan tiga lempeng bumi, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia dan lempeng Pasifik. Bencana juga bisa datang kapan saja," kata Agus saat dihubungi Kompas.com, Jum'at (16/8/2019).

Baca juga: Bantah Jokowi, Fadli Zon: DPR Tak Lagi Mengenal Studi Banding

Ia menekankan, bencana bisa terjadi kapan saja dan masyarakat yang harus bersiap. 

"Memang karakterisitknya alami. Sekarang yang menjadi masalah adalah orang harus menyesuaikan, bukan bencana yang disuruh berhenti," lanjut Agus.

Agus mengimbau masyarakat agar selalu siap dan siaga saat terjadi bencana dan memiliki kesadaran hidup di kawasan rawan bencana.

Oleh karena itu, masyarakat harus memahami dan melakukan usaha-usaha untuk mengurangi risiko-risiko bencana.

Cara yang bisa dilakukan, jelas Agus, antara lain membangun rumah tahan gempa, menanam pohon agar terhindar dari bencana banjir dan tidak membuang sampah sembarangan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Waspadai Dampak Perang Israel-Iran, Said Minta Pemerintah Lakukan 5 Langkah Strategis Ini

Nasional
Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan 'Amici Curiae', Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Mahasiswa Hukum Empat Kampus Serahkan "Amici Curiae", Minta MK Batalkan Hasil Pemilu

Nasional
MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

MA Tolak Kasasi Bambang Kayun

Nasional
Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Polri: Puncak Arus Balik Sudah Terlewati, 30 Persen Pemudik Belum Kembali ke Jakarta

Nasional
Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Serahkan Kesimpulan ke MK, Bawaslu Jawab Dalil soal Pendaftaran Gibran dan Politisasi Bansos

Nasional
Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Jadi Tersangka KPK, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 M

Nasional
KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

KPK Cegah Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor ke Luar Negeri

Nasional
KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

KPK Perpanjang Masa Penahanan Dua Eks Anak Buah Gus Muhdlor

Nasional
Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Gelar Peninjauan di Pelabuhan Panjang dan Bakauheni, Jasa Raharja Pastikan Kelancaran Arus Balik di Wilayah Lampung

Nasional
Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Urgensi Politik Gagasan pada Pilkada 2024

Nasional
Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Bersama Menko PMK dan Menhub, Dirut Jasa Raharja Lepas Arus Balik “One Way” Tol Kalikangkung

Nasional
Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja  Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Semua Korban Kecelakaan di Km 58 Tol Japek Teridentifikasi, Jasa Raharja Serahkan Santunan kepada Ahli Waris

Nasional
Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Jadi Tersangka, Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Diduga Dapat Jatah Potongan Insentif ASN

Nasional
Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Bawaslu Buka Kans Evaluasi Panwas yang Tak Becus Jelang Pilkada

Nasional
Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Rahmat Bagja Sebut Bawaslu Kemungkinan Pindah Terakhir ke IKN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com