Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pidato Kenegaraan Jokowi Diprediksi Tekankan Investasi, Minim Isu Hak Rakyat

Kompas.com - 15/08/2019, 16:41 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden terpilih Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan, Jumat (16/8/2019).

Koalisi masyarakat sipil menilai, Jokowi kembali akan membahas penggalakkan investasi, seperti yang sebelumnya telah disampaikan dalam pidatonya di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, 14 Juli 2019.

"Rezim yang sedang berkuasa memang sangat-sangat ambisi untuk menggenjot investasi di Indonesia," kata aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar di gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2019).

Baca juga: Jokowi Diminta Lebih Perhatikan Isu Perempuan dalam Pidato Kenegaraan Besok

Melky mengatakan, fokus pemerintah terhadap peningkatan investasi dapat dilihat dari sejumlah rancangan undang-undang (RUU) yang tengah disiapkan.

Untuk memuluskan investasi, pemerintah mengebut sejumlah aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam, dari RUU Pertanahan, RUU Tenaga Kerja, hingga RUU Mineral dan Batubara.

Baca juga: Jelang Pidato Kenegaraan Jokowi, YLBHI Kritisi Isu Lingkungan hingga Investasi

Namun, sebagian besar isi regulasi ini lebih berpihak pada korporasi. Di sisi lain, masyarakat terancam dirugikan karena investasi yang besar-besaran.

"Abai soal bagaimana nasib ruang hidup masyarakat yang terus tergerus, termasuk dengan kerusakan lingkungan yang semakin masif di Indonesia," ujar Melky.

Melky menilai, atas rencana penggalakkan investasi ini, Jokowi kurang memperhatikan ribuan masyarakat yang kehilangan ruang produksi mereka, dari tanah, air, hingga hutan.

Mereka yang terdampak pembangunan bisa saja diberi dana kompensasi.

Baca juga: Jika Bappenas Oke, Jokowi Umumkan Ibu Kota Baru Saat Pidato Kenegaraan

Namun, lama-kelamaan dana itu akan habis dan masyarakat kembali dengan realitas bahwa mereka telah kehilangan ruang produksi mereka.

"Fakta-fakta seperti ini sama sekali tidak pernah diperhitungkan, tidak pernah dipublikasikan oleh rezim yang sedang berkuasa. Karena otaknya dalam rezim hari ini yang dipikirkan hanya soal investasi," kata Melky.

Pidato Jokowi besok diprediksi bakal menjadi angin segar bagi korporasi. Sebaliknya akan menjadi kabar buruk bagi rakyat.

Oleh karena itu, koalisi masyarakat sipil berharap Jokowi lebih memperhatikan dampak investasi besar-besaran terhadap hak-hak rakyat.

Kompas TV Berikut pidato kenegaraan Jokowi secara lengkap. 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Tersangka Kasus Korupsi Timah Diyakini Bisa Bertambah 2-3 Kali Lipat jika Diusut Lewat TPPU

Nasional
Pakar Hukum Duga Ada 'Orang Kuat' Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Pakar Hukum Duga Ada "Orang Kuat" Lindungi Kasus Korupsi Timah yang Jerat Harvey Moeis

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com