Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Jabatan Menteri, Tjahjo Sebut Tergantung Megawati dan Jokowi

Kompas.com - 15/08/2019, 12:57 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo pamit usai melantik pejabat di lingkungan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis (15/8/2019).

Pamitnya Tjahjo sebagai mendagri itu dikarenakan masa jabatannya akan segera selesai.

"Ya karena masa Kabinet Kerja I tinggal 1,5 bulan, saya kira seluruh kementerian-lembaga pamit untuk periode sekarang ini. Untuk selanjutnya ya jangan tanya saya," ujar Tjahjo saat ditanya mengapa ia pamit.

Baca juga: Tjahjo Kumolo: Mohon Maaf, Ini Pamitan Saya Resmi...

Tjahjo mengaku hingga kini tak mengetahui apakah akan kembali dipilih menjadi menteri di kabinet selanjutnya atau tidak. 

Menurut dia, hal itu akan ditentukan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P). 

"Saya kan nurut instruksi. Apa kata Bu Mega, "Tjahjo cukup" ya siap cukup. Pak Jokowi mengatakan cukup, ya siap cukup. Mau ditugaskan kemana? Ya siap," kata politisi PDI-P ini.

Tjahjo mengatakan, sebagai orang partai, ia akan patuh dan taat pada keputusan partai. Apa yang ia kerjakan nanti, kata dia, akan sangat tergantung dengan putusan partai itu.

"Kepada bu Mega, masih mengusulkan saya atau tidak. Kalau partai tidak mengusulkan saya, ya Pak Jokowi kemungkinan tidak mengambil saya. Atau proses-proses yang saya kira mewakili partai politik yang tentunya Pak Jokowi akan mendengar pimpinan partai politiknya," terang dia.

Baca juga: Tjahjo Sebut Pernyataan Jokowi soal Izin FPI Jadi Peringatan ke Ormas

Tidak hanya itu, menurut dia, yang bisa mengusulkan siapa saja anggota kabinet yang dapat mendampingi presiden adalah partai politik. Namun keputusan tetap akan ada di tangan Jokowi.

"Beda dengan profesional, itu hak sepenuhnya, hak prerogatif Bapak Presiden untuk menentukan siapa orangnya," pungkas dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com