Formappi: Mimpi Buruk jika Oposisi Terpikat Gabung ke Pemerintah

Kompas.com - 14/08/2019, 15:28 WIB

Fitria Chusna Farisa,

Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

Fitria Chusna Farisa

Penulis

Fabian Januarius Kuwado

Editor

Lihat Foto

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus dalam sebuah acara diskusi di bilangan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (19/4/2017).(KOMPAS.com/Nabilla Tashandra)

JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) Lucius Karus mengkritik partai-partai politik yang saat ini memberikan sinyal berubah haluan menjadi pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Saya kira, sebuah mimpi buruk jika parpol-parpol oposisi justru terpikat untuk bergabung dengan koalisi pemerintahan," kata Lucius saat dihubungi Kompas.com, Rabu (14/6/2019).

Menurut Lucius, fungsi check and balances tidak akan maksimal apabila mayoritas parpol di parlemen mendukung pemerintah. Demokrasi juga menjadi tidak sehat.

Dalam sebuah negara demokrasi, oposisi memiliki fungsi penting, yakni untuk mengontrol pemerintah agar tidak berjalan secara sewenang-wenang.

Suara oposisilah yang diharapkan menjadi pengingat pemerintah agar tidak mengabaikan kepentingan rakyat.

"Karena kekuasaan itu memabukkan, jadi hampir pasti orang yang berkuasa akan menikmatinya. Keberadaan oposisi yang kuatlah yang bisa selalu menyadarkan koalisi pemerintah untuk memakai kekuasaan pada tempatnya," ujar Lucius.

Lebih jauh, Lucius mengatakan, fenomena ramai-ramai parpol mendukung pemerintah ini disebabkan oleh parpol sangat membutuhkan logistik bagi kerja politiknya ke depan.

"Ini ekses tata kelola keuangan parpol yang sampai sekarang masih kacau balau. Di lain sisi kebutuhan akan uang yang begitu besar bagi parpol untuk memenangi kontestasi merupakan sebuah fakta," kata Lucius.

Diketahui, sejumlah parpol santer diisukan merapat ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf periode 2019-2024.

Beberapa parpol yang santer digadang-gadang mengubah arah politik mereka lima tahun ke depan ialah Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Kompas TV Tiga bulan tersandera, para pembantu presiden dilarang menelurkan kebijakan strategis yang berpotensi membebani pejabat baru di masa pemerintahan Jokowi-Ma'ruf. Konsekuensinya birokrasi keok dalam bekerja jika masa transisi tak diiringi <em>reshuffle</em> atau perombakan kabinet. Hitung-hitungan Charta Politika berlandaskan etika dan tradisi maksimal 50% jatah kursi menteri biasanya diberikan kepada partai politik. Yang kemudian di-bagi berdasarkan perolehan kursi di parlemen para partai koalisi dan tambahan bagi koalisi baru. Investasi menjadi pekerjaan rumah menteri-menteri ekonomi berikutnya. Pasalnya investasi asing turun hampir 10% menjadi Rp 388,3 triliun tahun lalu. Kementerian keuangan dituntut lebih agresif merancang stimulus seperti pajak untuk menarik investor asing. Dengan demikian pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan anggaran negara tetapi juga efektif mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meski demikian kinerja Kabinet Kerja Jilid I patut diapresiasi. Pada akhir-akhir masa jabatannya para menteri harus menjawab tantangan ekonomi yang justru datang dari luar negeri. Ke depan ekpektasi pasar cukup tinggi terhadap menteri dari kalangan profesional untuk menjawab tantangan global. Sejumlah ekonom yakni indonesia masih mampu mencetak pertumbuhan ekonomi melampaui 6%. #MenteriKabinetBaru #TantanganEkonomi #Investasi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.