Keluarga Korban Pelanggaran HAM Ragukan Komitmen Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia yang tergabung dalam Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan meragukan komitmen presiden terpilih Joko Widodo dalam mengusut kasus pelanggaran HAM berat.

Ketua Presidium JSKK Maria Catharina Sumarsih mengatakan, pesimisme tersebut didasari tidak terlihatnya komitmen Jokowi dalam menghapus impunitas.

"Saya menyangsikan Pak Jokowi mempunyai komtimen awal untuk menghapus impunitas," kata Sumarsih saat ditemui di Kantor Komnas HAM, Rabu (14/8/2019).

Baca juga: Setelah Beri Amnesti Baiq Nuril, Jokowi Diminta Tuntaskan Kasus HAM Masa Lalu

Sumarsih menuturkan, sulit baginya untuk optimistis karena Jokowi pun tak mencantumkan narasi HAM dalam pidato Visi Indonesia yang disampaikan Jokowi beberapa waktu lalu.

Menurut Sumarsih, periode pertama pemerintahan Jokowi juga tidak menunjukkan keseriusan dalam mengungkap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Dalam Visi Indonesia yang dipidatokan Jokowi di Sentul itu tidak ada program atau tidak memprioritaskan penegakan hukum dan HAM," ujar Sumarsih.

Baca juga: Sumarsih Berharap Visi-Misi Jokowi-Maruf Tambahkan Penegakan HAM Masa Lalu

Oleh karena itu, Sumarsih berharap Komnas HAM dapat mendorong pemerintah untuk tetap menjadikan penegakan HAM sebagai salah satu prioritas.

"Harapan kami, Komnas HAM tetap menjadi lembaga yang benar-benat independen di dalam mengupayakan dan mempertahankan nilai-nilai hukum dan HAM karena HAM adalah jantung demokrasi," kata Sumarsih.